Edisi 11-02-2016
BKN Blokir 93.721 PNS


JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memblokir 93.721 pegawai negeri sipil (PNS) karena tidak melaksanakan instruksi untuk melakukan pendataan ulang PNS secara elektronik (e-PUPNS).

Kepala Biro Hukum BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, BKN menutup layanan kepegawaian kepada 93.721 PNS itu yang hingga batas terakhir pendataan PNS pada 31 Januari 2016tidakmelakukanregistrasi. ”Ditutupnya layanan kepegawaian berarti ke-93.721 PNS tersebut tidak dapat menerima pemrosesan kenaikan pangkat, mutasi dan hal-hal lain yang menyangkut urusan kepegawaian,” katanya.

Menurut Tumpak, ini merupakan konsekuensi atas tidak adanya respons atas SE yang telah dikeluarkan kepala BKN. Padahal, e-PUPNS merupakan program nasional menuju terwujudnya basis data kepegawaian yang update, akurat dan tepercaya. Kebijakan blocking layanan kepegawaian juga ditujukan kepada PNS yang pada periode hingga 31 Januari 2016 telah mengajukan permohonan pemrosesan layanan kepegawaian ke BKN, namun tidak melakukan registrasi PUPNS.

Diketahui, blocking dilakukan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kepala BKN dengan Nomor K 26-30/V 2-1/99 perihal Tindak Lanjut e-PUPNS yang diterbitkan pada 5 Januari 2015 BKN. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa pendaftaran/ registrasi susulan e- PUPNS diberikan batas waktu hingga 31 Januari 2016.

Sementara bagi PNS yang sudah melakukan registrasi, namun belum menyelesaikan pengisian e-PUPNS atau belum menyampaikan berkas untuk diverifikasi diberi kesempatan hingga 17 Januari 2016. Bagi instansi yang belum menyelesaikan verifikasi level 1 dan 2 diberi kesempatan perpanjangan hingga 31 Januari 2016. BKN telah memulai pendataan ulang sejak 1 September- 31 Desember 2015.

Namun demikian karena masih ada 106.308 PNS yang belum melakukan registrasi, maka BKN memberikan kesempatan sampai 31 Januari 2016. Berdasarkan rekapitulasi data yang dilakukan unit Pengolahan Data BKN, per 1 Februari 2016, terdata sebanyak 4.460.126 PNS telah melakukan registrasi e-PUPNS atau sebanyak 97,9% dari total PNS di Indonesia yang berjumlah 4.553.847 orang.

Selanjutnya BKN akan lebih berkonsentrasi pada proses verifikasi data PNS yang sudah melakukan registrasi dan update data. Selain itu, BKN akan merekap keseluruhan data informasi kompetensi PNS yang telah tertuang dalam e-PUPNS. Data tersebut akan digunakan sebagai salah satu acuan penyelenggaraan manajemen kepegawaian berdasarkan sistem merit seperti yang diamanahkan Undang-Undang (UU) Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

”Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, rasa, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan,” papar Tumpak.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto mengingatkan agar BKN tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. BKN dinilai perlu melakukan konfirmasi ulang apakah memang 93.721 PNS tersebut tidak ada. ”Perlu dilihat lagi apa penyebabnya. Jika terlalu cepat menyimpulkan akibatnya bisa gaduh,” katanya.

Politisi PAN menilai penting dilakukan verifikasi faktual karena pendataan ulang ini dilakukan secara elektronik yang berpeluang ada kesalahan. Dia juga meminta BKN melibatkan pihak terkait lainnya dalam melakukan verifikasi. Setelah itu disinkronkan dengan yang ada. Dia menyarankan untuk melibatkan Kemendagri agar kepala daerah juga turut memverifikasi dan tentunya Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Jika memang tidak ada orangnya dan tidak ada protes dari kalangan PNS, perlu ditindaklanjuti mengapa ada data sebanyak itu, tapi tidak ada orangnya. Apakah karena ada unsur kesengajaan, ada yang bermain ataukah memang hanya kesalahan administrasi. ”Perlu ditindaklanjuti penegak umum karena ini bagian menata ulang PNS,” katanya.

dita angga

Berita Lainnya...