Edisi 11-02-2016
KPK Batal Singkirkan Novel Baswedan


JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan batal menggeser posisi Novel Baswedan dari KPK ke lembaga lain. Hal itu ditegaskan Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Agus menyatakan, secara pribadi dan kelembagaan, dirinya mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan perkara dugaan penganiayaan berat terhadap pencuri sarang burung walet yang dituduhkan kepada Novel Baswedan. Meski demikian, untuk penghentian perkara Novel tetap berada di tangan Kejaksaan Agung.

Lebih dari itu, Agus menyampaikan, pimpinan KPK berubah pikiran dari sebelumnya menugaskan Novel ke lembaga di luar KPK menjadi tetap mempertahankan Novel bertugas di KPK. ”Saya dukung Presiden. KPK dukung positif. Diselesaikan tanpa embel-embel. Novel tetap di KPK. Keputusan (penghentian perkara Novel) bukan di kami, tapi yang terkait, Kejaksaan Agung,” tandas Agus.

Upaya memindahkan atau mengeluarkan penyidik Novel Baswedan dari KPK dilontarkan pertama kali oleh Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang beberapa hari lalu. Menurut Saut, penentuan nasib Novel untuk mengatasi masalahnya bukan soal tawar-menawar, melainkan soal pilihan. Pimpinan KPK punya keterbatasan memberi alternatif pilihan.

Opsi berdinas di luar KPK dengan menawarkan posisi kepada Novel salah satunya ke BUMN merupakan langkah pengabdian bagi yang bersangkutan. Itu sudah merupakan keputusan pimpinan KPK. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak menyatakan, tidak ada keinginan pimpinan dan KPK secara lembaga untuk menyingkirkan Novel.

Sampai saat ini Novel tetap menjadi penyidik KPK. Soal penawaran untuk Novel bertugas di tempat lain memang ada, tapi hal itu masih dibicarakan. ”Novel juga sudah menyatakan penolakan,” kata Yuyuk. Menurut dia, kalaupun Novel ingin diberhentikan, harus dilihat bahwa penghentian seorang pegawai ada aturan dan mekanismenya. Salah satunya kalau ada pelanggaran etik atau pelanggaran pegawai. Selama menjadi pegawai KPK, ungkap Yuyuk, Novel tidak pernah melakukan pelanggaran.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta pimpinan KPK menjelaskan mengapa Novel diberi opsi pindah ke suatu BUMN agar perkaranya tidak diteruskan ke proses persidangan. Opsi ini memberikan kesan kuat di mata publik bahwa sebuah proses hukum sedang diupayakan untuk dibarter dengan kedudukan seorang penegak hukum. ”Jika opsi seperti ini dibiarkan, dapat menjadi preseden yang buruk bagi sebuah proses hukum,” kata Arsul.

sabir laluhu

Berita Lainnya...