Edisi 11-02-2016
Tarif Parkir di Stasiun Belum Layak Naik


JAKARTA– Meski menuai protes dari sebagian penumpang kereta rel listrik (KRL) Commuter Line, kenaikan tarif parkir di sejumlah stasiun di Jabodetabek tetap diberlakukan. Kebijakan tersebut dinilai belum saatnya dilakukan.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Teguh Kurniawan mengatakan, kenaikan tarif parkir di stasiun harus dikaji lagi karena nilainya terlalu tinggi. Kondisi itu dikhawatirkan membuat masyarakat beralih ke kendaraan pribadi. Padahal, semangatnya saat ini adalah mengurangi operasional kendaraan pribadi di jalan raya sehingga bisa menekan kemacetan lalu lintas. ”Kenaikan tarif harus memperhitungkan kemampuan masyarakat,” kata Teguh kemarin.

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara FIA UI itu menambahkan, dengan kenaikan tersebut, bagaimanapun masyarakat akan berhitung secara ekonomi. Ketika menitipkan kendaraan di stasiun dan naik KRL ternyata lebih mahal, mereka akan memilih membawa kendaraan pribadi ke tempat kerja. Jika itu terjadi, gerakan mengalihkan mobilitas kendaraan pribadi ke angkutan massal bisa gagal. ”Orang tentu berpikir biaya untuk parkir 10 hari atau 20 hari berapa rupiah. Kalau memberatkan, ya bisa saja mereka memilih pakai kendaraan sendiri,” ungkapnya.

Menurutnya, boleh saja kenaikan tarif parkir dilakukan asalkan berdasarkan kemampuan masyarakat. Saat ini yang menjadi kendala adalah belum ada moda transportasi yang terintegrasi dari permukiman warga ke stasiun. Pilihannya mau tidak mau adalah membawa kendaraan pribadi dan dititipkan di stasiun. Saat ini yang harus dilakukan adalah mempermudah masyarakat mengakses angkutan umum seperti KRL.

Ketika semua sudah tersedia dan dijalankan dengan baik, keinginan masyarakat untuk membawa kendaraan pribadi akan berkurang. ”Intinya adalah mempermudah orang mendapatkan akses angkutan massal,” terangnya.

Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan, kenaikan tarif parkir seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu. Jika sudah disosialisasikan, tentu masyarakat akan memiliki pilihan. Apakah tetap parkir di stasiun atau mencari stasiun lain yang tidak menaikkan tarif parkir. ”Sosialisasi itu penting agar suatu kebijakan tidak mendapat pertentangan,” ujarnya.

Darmaningtyas juga menyoroti program pemerintah yang berusaha memindahkan pengendara pribadi ke transportasi massal sudah mulai menampakkan hasil. Kecepatan waktu dan terjangkaunya biaya menjadi pertimbangan. Namun, jika ongkos menggunakan kendaraan umum lebih mahal, dikhawatirkan mereka beralih ke kendaraan pribadi. ”Jika masyarakat merasa angkutan umum lebih mahal, otomatis akan kembali menggunakan kendaraan pribadi,” tuturnya.

Kepala Humas PT Reska Multi Usaha (RMU) Nyoman Suardhita menegaskan, pihaknya tidak menaikkan tarif parkir. Apa yang dilakukan RMU adalah menyesuaikan dengan tarif di masing-masing wilayah. RMU merupakan anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mengelola parkir di stasiun. ”Ini hanya penyesuaian kok. Kayak Bogor kita enggak lakukan penyesuaian tarif, enggak seperti Jakarta, Bekasi, maupun wilayah lainnya,” tuturnya.

Terkait soal besaran tarif parkir di stasiun, Nyoman menuturkan, RMU membagi ke dalam dua tahap yakni tarif maksimal dan progresif yang berjenjang sesuai jam. Kebijakan ini telah berlaku di beberapa tempat seperti Stasiun Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi yang memberlakukan tarif maksimal.

Sementara tarif progresif diberlakukan di beberapa stasiun seperti Pasar Senen, Palmerah, dan Gambir. ”Jadi kalau dalam tarif progresif, tidak ada maksimal. Kenaikan dilakukan per jam, jadi selama dia parkir di situ, tarif terus naik,” tuturnya. Nyoman menegaskan, kenaikan tarif parkir ini tidak melanggar perda di masing-masing wilayah.

Tahun ini pihaknya akan membenahi fasilitas parkir seperti pembangunan kanopi, pemasangan kamera pengintai (CCTV), hingga pembayaran parkir dengan kartu multitrip. ”Semua itu kita lakukan bertahap dan kita programkan mulai tahun ini,” jelasnya.

Senior Manager Corporate Communication PT KAI Agus Komarudin mengatakan, saat ini subsidi parkir di stasiun bukan prioritas. Subsidi lebih dialokasikan untuk tarif tiket. Akhir tahun lalu PT KAI mendapat gelontoran public service obligation (PSO) Rp1,87 triliun. Subsidi tiket sudah dilakukan sejak Desember 2015.

KRL Commuter Line mendapat subsidi Rp1,11 triliun, KA ekonomi jarak jauh Rp105 miliar, KA ekonomi diesel jarak sedang Rp133 miliar, KA jarak dekat Rp409 miliar, KRD ekonomi Rp62 miliar, dan KA Lebaran Rp1,4 miliar. ”Alokasi kita kan pada tiket PSO (public service obligation). Jadi, untuk tarif parkir belum kami lakukan,” katanya.

Meski tidak mendapat subsidi, Agus yakin kenaikan penentuan tarif parkir di beberapa stasiun tidak mahal. Selain dilindungi tarif maksimal, penentuan tarif juga harus disesuaikan dengan perda yang berlaku di masing-masing daerah.

Mantan kepala humas PT KAI Daop 1 Jakarta ini enggan berkomentar mengenai apakah nanti subsidi juga diberikan ke tarif parkir. ”Kalau soal itu, saya enggak punya kapasitas Mas,” ucapnya.

r ratna purnama/ ridwansyah/yan yusuf

Berita Lainnya...