Edisi 11-02-2016
Banyak DPRD Diduga Berpolitik


JAKARTA – Pengusulan surat keputusan (SK) tentang penetapan kepala daerah dinilai rentan dipolitisasi anggota DPRD. Pasalnya salah satu syarat pengusulan SK penetapan ialah berita acara paripurna DPRD yang mengumumkan kepala daerah terpilih.

Saat ini sudah ada tujuh usulan SK penetapan gubernur dan 202 bupati/wali kota hasil pilkada serentak 9 Desember 2015. Dari jumlah itu, baru 94 usulan SK penetapan bupati/wali kota sudah diterima Kemendagri dan sekitar 80 SK di antaranya akan dilantik pada 17 Februari mendatang.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng mengatakan, seharusnya tidak membutuhkan waktu lama proses untuk mendapatkan SK penetapan kepala daerah. “Jika menengok pada pilkada-pilkada sebelumnya potensi itu (politisasi) ada. Ini seringkali yang memperlambat pelantikan kepala daerah,” ujar di Jakarta kemarin.

Proses usulan itu dimulai dari penetapan kepala daerah terpilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), dilanjutkan sidang paripurna DPRD. Setelah itu diusulkan kepada mendagri melalui gubernur untuk SK bupati/wali kota. Untuk gubernur diusulkan kepada presiden melalui mendagri. Menurut dia, di KPU biasanya tidak membutuhkan waktu lama. Biasanya di DPRD ini lama.

Sebenarnya ini merupakan proses administrasi, tapi karena masuk ke ranah politik ada saja masalahnya. Kepala Pusat Penetangan (Kapuspen) Kemendagri Dodi Riyadmaji mengatakan, adanya manuver politik yang membuat pengusulan SK penetapan lamban sangat mungkin terjadi. “Kadang-kadang waktu yang dibutuhkan DPRD seringkali digunakan untuk bermanuver politik. Saya dengar banyak daerah yang melakukannya (bermanuver),” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur FKDH, Ditjen Otonomi Daerah (Otda), Kemendagri, Ansel Tan mengatakan, banyak daerah yang belum mengajukan usulan SK penetapan padahal, salah satu syarat pelantikan adalah SK penetapan kepala daerah. “Bahkan, ada yang belum paripurna DPRD-nya,” katanya.

dita angga

Berita Lainnya...