Edisi 11-02-2016
Jaksa Agung Didesak Hentikan Kegaduhan


JAKARTA – Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kasubdit Pidsus Kejagung Yulianto dinilai telah membuat kegaduhan dengan mengumbar isi pesan singkat (SMS) dari CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT).

Pesan singkat itu tidak memiliki unsur ancaman. ”Kalau saya baca juga, itu tidak ada tendensi sebuah pengancaman dari SMS itu,” tandas Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, sebenarnya dalam terminologi Presiden Joko Widodo (Jokowi), apa yang telah dilakukan Jaksa Agung Prasetyo yang kemudian berujung pada pelaporan Yulianto terhadap HT ke Bareskrim Polri merupakan sebuah kegaduhan.

”Jadi, para pembantu Presiden ini juga jangan membuat kegaduhan supaya pemerintahan ini bisa berjalan efisien dan efektif seperti apa yang dicitacitakan Pak Jokowi bisa tercapai dengan baik,” ungkap Trimedya. Terlebih, lanjutnya, usia pemerintahan Jokowi-JK baru 1,5 tahun. ”Dalam posisi pendukung pemerintah, kita berharap Jaksa Agung jangan membuat repot juga pemerintahan Jokowi ini dengan ihwal seperti itu,” ucapnya.

Anggota Komisioner Kejaksaan Ferdinand T Andi Lolo menganggap pelaporan Yulianto berlebihan. Sebagai pegawai di institusi Kejaksaan Agung, seharusnya Yulianto siap menanggapi semua persoalan, termasuk SMS dan teror. Apalagi, pesan singkat tersebut bukanlah sebuah ancaman.

”Kalau menurut saya, tidak perlu dibesar-besarkan. Kejaksaan sebagai penegak hukum seharusnya sudah menyiapkan tantangan baik berupa teror atau apa pun bentuknya. Pelaporan Yulianto terkait SMS tersebut terlalu berlebihan dan bukan sebuah ancaman besar bagi kejaksaan,” tandasnya.

Andi juga mengatakan jaksa yang profesional itu tidak akan terpengaruh dengan ihwal sepele seperti itu. Dia akan fokus melakukan pekerjaannya menyidik sebuah kasus yang ditanganinya. ”Jaksa yang profesional, jika pun mendapatkan tekanan politik yang sangat besar, tidak akan terpengaruh dan tetap bekerja secara profesional,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus. Menurut dia, tindakan Yulianto berdampak secara masif. Dengan laporan tersebut, Yulianto telah membungkam hak masyarakat untuk berperan serta dalam penegakan hukum baik dalam menyampaikan informasi maupun mendapatkan penjelasan dari aparat penegak hukum terkait pelaksanaan tugas penegakan hukum.

”Secara langsung atau tidak langsung, sikap Yulianto bertujuan untuk mengingkari dan memberangus hak publik untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum,” kata Petrus seperti dilansir Sindonews kemarin. Yulianto juga telah mengunci hak publik untuk menginformasikan kelakuan buruk aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan cita-cita masyarakat.

”Kejaksaan seharusnya membersihkan aparat penegakan hukum dari perilaku KKN sebagai perilaku tidak terpuji dalam menjalankan tugasnya,” ungkapnya. Petrus mengatakan, sebagai ketua umum partai politik, isi SMS HT yang dikirim ke Yulianto harus diapresiasi sebab pesan singkat tersebut bermakna sebagai sebuah idealisme dalam perjuangan untuk menegakan hukum.

”Karena selama ini Kejaksaan Agung sangat lemah dalam melakukan tugas pemberantasan korupsi, sangat lemah dalam menertibkan perilaku oknum aparat kejaksaan yang transaksional, dan abuse of power ketika menjalankan tugas negara,” tandasnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing juga menyatakan, laporan Yulianto merupakan sikap antikritik sebagai penegak hukum.

Meski atas nama pribadi, laporan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan Yulianto karena dia seorang petinggi di Korps Adhyaksa. ”Pejabat itu jangan alergi terhadap kritik dan pelaksana hukum itu jangan antikritik. Dan, orang-orang bisa saja menilai laporan tersebut memanfaatkan hukum karena yang melapor juga penegak hukum,” kata Emrus.

Menurut dia, saat ini publik menilai laporan terhadap HT tersebut merupakan upaya pengalihan isu. SMS tersebut telah masuk ke ruang publik dan tidak lagi berada di ranah hukum. Kemarin Bareskrim Polri memanggil Yulianto untuk dimintai keterangan terkait laporannya.

Dalam pemeriksaan selama dua jam itu, Yulianto mengaku dicecar 20 pertanyaan. ”Saya telah lakukan pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim,” ungkapnya.

hasyim ashari/ sindonews/okezone

Berita Lainnya...