Edisi 11-02-2016
Partai Demokrat Dukung Jero Wacik Ajukan Banding


JAKARTA - Partai Demokrat menyatakan siap mengawal semua proses hukum yang dijalankan mantan Menteri ESDM Jero Wacik. Termasuk jika akan mengajukan upaya banding atas putusan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR Didik Mukriyanto menyatakan, Demokrat pada dasarnya menghargai putusan hukum. Namun, jika Jero Wacik mempertimbangkan kemungkinan proses lanjutan, Demokrat akan mendampingi. ”Apa yang sudah diputuskan tipikor kemarin kembali ke Pak Jero karena putusan tipikor bukan putusan akhir. Kalau tidak sesuai, bisa diambil proses hukum lanjutan,” tandas Didik di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Sebagai kader Partai Demokrat, lanjutnya, Jero Wacik tentu akan terus dikawal dalam pelaksanaan proses hukum. ”Pasti, bagaimanapunjugasejak awal Pak Jero ini kader kita. Apabila Jero ingin didampingi, pasti kita dampingi upaya hukumnya,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPR yang juga politikus Partai Demokrat Agus Hermanto menyatakan, semua upaya hukum lanjutan diserahkan sepenuhnya kepada Jero Wacik. Yang jelas, Partai Demokrat tetap menghormati putusan pengadilan. ”Kita melihat di pengadilan ada saksi memberatkan, meringankan. Kami lihat Pak JK memberi kesaksian meringankan yang cespleng juga. Kita melihat putusannya, kita kembalikan ke Pak Jero Wacik, apakah sudah cukup atau tidak,” ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak menyatakan, sampai kemarin pihaknya belum menerima salinan putusan Jero Wacik. Sekali lagi, JPU masih akan mempelajari putusan persidangan sebelum salinan resmi diterima.

Dia membenarkan, jika melihat putusan secara keseluruhan, tidak hanya pidana penjara dan denda saja yang berbeda jauh dari tuntutan JPU. Delik yang terbukti dilakukanJero pada dakwaankedua juga berbeda. JPU meyakini pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 huruf e, dakwaan kedua pertama).

Sedangkan majelis hakim meyakini penyuapan (Pasal 11, dakwaan kedua alternatif pertama). Ditambah lagi nilai total Jero menguntungkan diri sendiri pada penggunaan dana DOM di Kemenbudpar dan Kementerian ESDM yang diyakini JPU sebesar Rp18,790 miliar berbeda dengan yang diputus majelis yakni Rp5,073 miliar.

”Itu termasuk yang akan dievaluasi oleh JPU dan akan menentukan proses hukum selanjutnya (banding) yang akan diambil oleh KPK,” kata Yuyuk.

mula akmal/ sabir laluhu

Berita Lainnya...