Edisi 28-02-2016
RI Harus Berani Paksa Aplikasi Asing Beri Kontribusi


JAKARTA – Pemerintah harus berani mengambil sikap tegas terhadap seluruh perusahaan over the top (OTT) seperti Google, Facebook, Twitter. Memaksa mereka mendirikan badan usaha tetap (BUT) menjadi bentuk penegakan kedaulatan Indonesia atas perusahaan aplikasi asing tersebut.

Dukungan agar pemerintah berani bersikap disampaikan CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT), anggota Komisi I DPR Meutya Hafid, dan Sekjen Asosiasi Pengusaha Digital Indonesia (APDI) Anthony Leong. Dalam pandangannya, mereka tidak boleh hanya mengeruk keuntungan dari Indonesia, tetapi juga mesti memberikan kontribusi.

HT misalnya menandaskan, negara selama ini sudah banyak dirugikan dengan kehadiran perusahaan layanan aplikasi asal luar negeri. Mereka terbukti banyak meraup keuntungan dari Indonesia, sementara tidak ada timbal balik yang bisa diperoleh negara. ”Kalau mereka memperoleh penghasilan dari Indonesia, mereka harus bayar pajak ke Indonesia, PPN.

Kalau untung bayar pajak penghasilan,” ujar HT di Jakarta kemarin. Ketua Umum DPP Partai Perindo itu menuturkan sejumlah negara sudah bertindak tegas terhadap perusahaan penyedia aplikasi yang tidak mau menaati aturan sebagai BUT. ”Tinggal diputuskan kepemilikannya bagaimana. Kalau di bidang penyiaran sudah jelas kepemilikan daripada media mayoritas lokal, apakah online sosmed yang juga sarana media itu juga harus dimiliki mayoritas lokal,” jelasnya.

Dia lantas menandaskan, media sosial tidak ubahnya dengan media konvensional. Karena itu dia juga harus diatur izinnya, kepemilikannya, serta diawasi isi kontennya. ”Apabila itu tidak disensor, bahaya buat generasi muda yang tidak sesuai dengan budaya kita. Jadi saya sangat setuju,” kata HT. Meutya Hafid juga mendukung penuh upaya Kemenkominfo yang akan mewajibkan penyedia layanan aplikasi untuk membentuk BUT.

Selama ini menurut dia perusahaan semacam itu telah banyak diuntungkan dengan longgarnya aturan di Indonesia. ”Jadi jangan Indonesia hanya menjadi tempat lewat saja tanpa kita bisa menarik pajak dari perusahaan aplikasi yang mengambil pangsa pasar Indonesia yang cukup besar,” kata Meutya. Dia memahami sikap yang diambil pemerintah bukan berarti Indonesia tidak membutuhkan kehadiran penyedia layanan aplikasi ini.

Tapi itu lebih karena tujuan bernegara, yakni sistem ekonomi harus berdaulat. ”Orang buat usaha di sini saja dikasih pajak, masa orang di luar tidak kita kasih pajak,” tandasnya. Anthony Leong mengapresiasi rencana pemerintah memaksa OTT membuat BUT di dalam negeri. Menurut dia, selayaknya bila suatu penyedia konten populer masuk ke dalam negeri harus berbadan hukum atau sistem joint venture sehingga banyak pemangku kepentingan yang bisa dirangkul dan berkembang bersama di Indonesia.

Indonesia, menurut dia, saat ini dijadikan sebagai ladang bisnis bagi pengembang aplikasi OTT karena banyak pengguna yang dijadikan sebagai target sasaran penjualan pihak pengembang. ”Jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan aplikasi dan media sosial tersebut bukan tergolong sedikit. Jadi tak mengherankan bila banyak pengembang di luar sana melirik pasar Indonesia,” katanya.

Hanya saja, ia mengemukakan bahwa setiap platform konten itu memiliki fitur untuk menempatkan iklan di sana, sehingga wajar saja kalau mereka menerima pendapatan di Indonesia harus mengikuti regulasi yang ada di Indonesia juga. Pakar marketing digital itu juga melihat kebijakan Kemenkominfo akan memicu kreativitas para pemain OTT lokal untuk menciptakan aplikasiaplikasi yang tidak kalah saing dengan aplikasi asing yang terus menjadikan Indonesia sebagai pasar strategisnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara berjanji akan bersikap tegas terhadap seluruh perusahaan OTT seperti Google, Facebook, Twitter di Indonesia. Rencananya, Kominfo bergerak cepat menerbitkan peraturan menteri (permen) untuk mengatur kewajiban pendirian BUT. Rudiantara mengatakan, kewajiban pendirian BUT berarti OTT harus memiliki izin legalitas untuk beroperasi di Indonesia.

Selain itu, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut juga harus tunduk pada undangundang yang berlaku di Indonesia seperti harus memiliki kantor dan ada karyawannya di Indonesia. Kabag Humas Kemenkominfo Ismail Chawidu saat dimintai konfirmasi menjelaskan, aturan mengenai diwajibkannya perusahaan penyedia layanan aplikasi membuat BUT muncul karena dilatarbelakangi sejumlah kasus yang terjadi selama ini.

Salah satunya konten media sosial yang terkadang melabrak aturan yang ada di Indonesia. ”Selama ini kan kita sudah banyak kasus yang sudah terjadi, misalnya pelanggaran konten dan seterusnya,” kata Ismail. Menurut dia, peraturan mengenai BUT itu sendiri saat ini masih dalam tahap finalisasi. Seusai dilakukan uji publik, pihaknya berharap bisa segera diberlakukan.”

Seluruh pemain media sosial yang ada di Indonesia dari luar harus terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. Kita harus punya kedaulatan siber, jadi kalau misalnya mereka nanti dalam perjalanan tidak mau mengikuti aturan yang kita keluarkan, risikonya ya harus kita blokir,” tegas Ismail. Meski begitu Ismail menerangkan akan ada waktu untuk perusahaan-perusahaan itu menyesuaikan. Namun berapa lama proses penyesuaian membentuk BUT belum ditentukan. ”Kita akan berikan waktu, berapalamaitumasihdalamproses penyempurnaan,” kata Ismail.

Win-win Solution

Pengamat teknologi informasi Heru Sutadi menilai langkah Kominfo merupakan langkah on the track . Meski terlambat, kata dia, ada yang masih bisa ditegakkan, terutama masalah pajak. Menurut dia, setiap transaksi yang dilakukan perusahaan asing di Indonesia harus dikenai pajak ”Kita setiap tahun kehilangan pajak yang besar karena orang Indonesia/perusahaan yang akan beriklan di media sosial, lepas dari jangkauan pajaknya.

Tapi seperti di Inggris, mereka bisa menagih pajak dari OTT seperti google yang mana transaksi berasal dari Inggris,” ujar dia kepada KORAN SINDO kemarin. Dia melanjutkan, saat ini ekonomi Indonesia sedang berbagi, yaitu ada win-win solution bagi OTT asing, bagi pemerintah, bagi operator telekomunikasi, dan bagi masyarakat.

”Jangan semua diambil dan diboyong ke negara mereka saja. OTT asing makin kaya, negaranya makin makmur, sementara kita disedot sumber daya finansialnya,” papar dia. Selain harus tunduk pada aturanpajak, OTTjugaharusmematuhi peraturan lokal di negara masing-masing, termasuk di Indonesia.

”Sebabkanadaaturan soalpembatasanpornografi, soal judi,teror bahkan LGBT. Lihat saja betapa sulitnya google maupun Facebook masuk ke China, Iran dan lainnya,” jelasnya. Dalam pandangannya, Indonesia sebenarnya agak moderat, tidak konservatif menutup semua situs. Hanya kebaikan tersebut sering disalahartikan oleh OTT asing. Namun kadang kala Indonesia tidak boleh memberi toleransi terhadap adanya pelanggaran.

Dian ramadhani/ kunthi fahmar sandy