Edisi 19-03-2016
Korupsi, Staf Ahli Wali Kota Bekasi Ditahan


BEKASI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi menahan staf ahli Wali Kota Bekasi Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Roro Yoewati terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi 2009.

Sebelum ditahan, mantan camat Pondok Melati ini terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh penyidik untuk kesekian kalinya sebagai saksi. Selanjutnya dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Setelah bukti-bukti dokumen kuat, penyidik kemudian melakukan penahanan. ”RY kami tahan sebagai tersangka dan dititipkan di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur untuk memudahkan penyidikan,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Didik Istiyanta.

Menurut Didik, akibat perbuatannya, negara dirugikan sebesar Rp2,4 miliar dari total anggaran Rp8 miliar. Kegiatan itu dilaksanakan di Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat itu RY menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) BKD yang bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya acara untuk ribuan pegawai Pemkot Bekasi.

Berdasarkan data yang dihimpun, diklat prajabatan itu diikuti pegawai dari golongan I, II, dan III yang berjumlah 1.500 PNS di Kota Bekasi. Dalam pelaksanaan itu diduga ada kecurangan penyelenggara dalam pemberian uang saku, konsumsi, termasuk isi kegiatan. RY yang berperan sebagai PPK di BKD melakukan pembayaran berdasarkan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemkot Bekasi ke Wing Pendidikan Umum (Wingdikum) TNI AU Bandung kepada DSA.

Namun, dana yang sudah ditransfer dikembalikan lagi ke rekening RY pada 11 Agustus 2009 senilai Rp2 miliar lebih. Dalam transaksi di rekeningnya ada pengambilan uang yang disamarkan pada 18 Agustus 2009 sebesar Rp700 juta untuk outbound, sertifikasi, dan honor pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional pada 28 Agustus 2009, dan uang sebesar Rp300 juta untuk honorarium.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan, pemerintah tidak akan memberi pendampingan hukum bagi aparatur yang terjerat kasus korupsi. Biro Hukum Pemkot Bekasi hanya bertugas membela kepentingan pemerintah bila tersangkut masalah hukum. Misalnya sengketa aset, gugatan kepada pihak swasta, dan sebagainya. Bila pegawainya terjerat hukum, harus menyediakan pengacara sendiri.

abdullah m surjaya

Berita Lainnya...