Edisi 19-03-2016
Konflik Perebutan Pimipinan DPD Memprihatinkan


JAKARTA – Kisruh internal yang terjadi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memunculkan keprihatinan karena dinilai akan merusak citra lembaga tersebut.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Lucius Karus mengatakan, DPD telah menyuguhkan drama perebutan kursi yang menjadi tontonan publik. Padahal, seharusnya yang dilakukan DPD adalah memperjuangkan aspirasi daerah melalui usulan-usulan kebijakan strategis.

”Bagaimana bisa di perjalanan yang sudah lebih dari setahun tiba-tiba riak internal DPD mencuat untuk merebut kursi pimpinan? Ini sesungguhnya memperlihatkan watak anggota DPD yang bedabeda tipis dengan DPR,” ujarnya kemarin. Posisi Ketua DPD Irman Gusman semakin terancam setelah sejumlah anggota DPD menggulirkan mosi tidak percaya.

Kemarin sedikitnya 63 anggota DPD telah menandatangani pernyataan menolak Irman sebagai ketua. Mosi tidak percaya ini sebagai reaksi atas penolakan Irman menandatangani draf revisi tata tertib (tatib) yang direkomendasikan panitia khusus (pansus) DPD. Irman menolak bertanda tangan karena tidak setuju dengan poin pada draf tatib yang akan memangkas masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun.

Penolakan Irman ini memicu kericuhan saat paripurna penutupan masa sidang III DPD pada Kamis (17/3) malam. ”Kekecewaan para senator terakumulasi yang akhirnya mendeklarasikan mosi tidak percaya. Sudah 63 orang bertanda tangan dari 123 anggota DPD. Kita terus lakukan konsolidasi, paling lambat 7 April pascareses kita serahkan ke BK (Badan Kehormatan),” ujar Wakil Ketua Komite I DPD Benny Ramdhani di Gedung DPD, Jakarta, kemarin.

Benny menyatakan keinginan untuk mengganti Irman dan pimpinan DPD lainnya merupakan akumulasi kekecewaan terhadap pimpinan lembaga, karena dinilai kurang melakukan komunikasi politik dengan DPR dan lembaga negara lainnya, terutama dalam hal penguatan kewenangan DPD.

Sementara itu, Ketua BK DPD AM Fatwa mengatakan bahwa revisi tatib tersebut secara hukum berlaku karena sudah disetujui rapat paripurna DPD pada 16 Januari 2016. Setelah insiden kericuhan rapat paripurna, BK juga segera memanggil Irman Gusman untuk diminta keterangan. Jika dinilai bersalah, kata dia, sanksi akan dijatuhkan.

”Kalau tidak juga ditandatangani, selesai reses kami panggil. Sesuai wewenang, BK bisa mengadili dan memberi sanksi,” ujarnya kemarin. Di lain pihak, Irman Gusman kembali menegaskan penolakannya untuk menandatangani draf revisi tatib tersebut. ”Kalau mereka paham tentu tidak akan terjadi seperti itu. Pimpinan tidak mau tanda tangan karena ada yang salah.

Kalau bertanda tangan, itu bisa jadi jebakan politik,” jelasnya. Terkait mosi tidak percaya yang dilayangkan sejumlah anggota DPD, senator asal Sumatera Barat ini mengatakan bahwa sistem itu tidak dikenal di DPD, juga tidak diatur dalam tatib. ”Subjeknyaapa? Kamidipimpinan menegakkan undang-undang.

Kalau kita tahu melanggar tapi tetap bertanda tangan, apa tidak lebih menjorokkan ke jurang? Kalau ada dua pendapat berbeda, kita bisa tanya lembaga ahli hukum,” ujarnya. Menurutnya, dia sebagai ketua DPD akan melakukan rapat pada Senin (21/3) untuk menentukan langkah selanjutnya. ”Kami ingin menjaga kewibawaan DPD,” tegasnya.

mula akmal

Berita Lainnya...