Edisi 19-03-2016
IDI Sarankan Anggaran Kesehatan Dinaikkan


JAKARTA - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyarankan pemerintah menaikkan alokasi anggaran kesehatan dalam APBN sebagai solusi agar iuran BPJS Kesehatan tidak naik.

Menurut IDI, alokasi anggaran kesehatan yang tidak cukup akan menyebabkan layanan kesehatan yang baik tidak terwujud. Sekretaris Bidang Kesehatan Dokter Advokasi dan Monev Terapan JKN untuk Masyarakat IDI Noor Arida Sofiana mengatakan, mengacu pada UU No 36/2009 tentang Kesehatan, alokasi anggaran kesehatan hanya 5% di APBN dan 10% di APBD.

Jika anggaran kesehatan tidak cukup, tidak mungkin layanan kesehatan masyarakat akan meningkat. ”Anggaran jaminan kesehatan harus naik agar pelayanan kepada pasien juga lebih baik,” tandas Noor pada konferensi pers tanggapan terhadap PP No 19/2016 di Kantor IDI, Jakarta, kemarin.

Karena itu, lanjutnya, jika memang pemerintah belum mampu menyediakan anggaran kesehatan yang cukup, iuran biaya khusus untuk peserta BPJS kelas tinggi ini harus dilakukan. ”Jepang pun sukses menghindari defisit anggaran jaminan kesehatannya karena menerapkan subsidi silang untuk membantu yang tidak mampu,” paparnya.

Terkait besaran iuran, IDI sebenarnya sudah merekomendasikan iuran untuk kelas tiga sebesar Rp36.000. Namun, dalam perpres hanya ditetapkan Rp30.000. Menurut Noor, IDI tidak dalam kapasitas meminta pemerintah menunda ataupun menolak kenaikan iuran, tetapi mendesak perubahan peraturan terkait jaminan kesehatan yang diikuti perbaikan regulasi lain yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis mengatakan, sejak awal ada jaminan kesehatan nasional, pihaknya konsisten mengawal kebijakan iuran peserta PBI. IDI sebelumnya mengusulkan besarannya minimal di angka Rp27.000 sebagaimana juga yang direkomendasikan Dewan Jaminan Sosial Nasional.

neneng zubaidah

Berita Lainnya...