Edisi 19-03-2016
Kejagung Wajib Patuhi Rekomendasi Panja


JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) wajib mematuhi rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Restitusi Pajak PT Mobile 8 yang meminta penundaan penyidikan persoalan ini sambil menunggu penyidikan dirjen pajak.

Pengamat hukum tata negara Universitas Khairun Ternate, Margarito Kamis, mengatakan, dalam hukum tata negara posisi antara penegak hukum dan legislatif dalam hal ini antara Kejaksaan Agung dan DPR adalah hubungan saling melengkapi. DPR merupakan pihak yang mengawasi penegakan hukum agar tidak terjadi kesewenangwenangan.

”Rekomendasi itu sifatnya mengikat. DPR punya kewenangan memanggil kalau kejaksaan tidak mematuhi enam poin rekomendasi yang disampaikan, untuk mempertanyakan kenapa tidak ditindaklanjuti,” ungkap Margarito kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin. Margarito menyatakan sependapat dengan rekomendasi panja bentukan Komisi III DPR tersebut.

Perkara restitusi pajak adalah domain dirjen pajak yaitu penyidik bidang pajak, bukan wilayah penyidik tindak pidana korupsi. ”Dalam hal ini sudah masuk tindak pidana perpajakan dan itu seharusnya disidik oleh penyidik pajak. Kalau sudah disidik, baru dilimpahkan ke kejaksaan,” ucapnya.

Menurut dia, rekomendasi panja itu menjadi panduan penyidik Kejaksaan Agung dalam menangani persoalan restitusi pajak PT Mobile 8. Dalam rekomendasi itu menyebutkan bahwa perkara ini masuk pada tindak pidana pajak sehingga penyidik pajak lebih dulu melakukan penyidikan baru ditindaklanjuti kejaksaan.

”Secara hukum, restitusi pajak bayar lebih atau bayar kurang baik yang berakibat beban pajaknya kalau itu dicurigai ada pelanggaran di dalamnya, masuknya pidana pajak dan menggunakan UU Pajak serta penyidiknya dari dirjen pajak,” tutur Margarito. Sebelumnya Panja Penegakan Hukum Restitusi Pajak PT Mobile 8 Komisi III DPR memutuskan merekomendasikan enam poin terkait persoalan ini.

Pertama , panja menilai permasalahan restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom Tbk merupakan permasalahan yang masuk dalam ruang lingkup perpajakan atau bersifat administrative penal law . Maka itu, penanganannya harus mengacu pada ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kedua , mengingat poin pertama itu, kejaksaan perlu menunggu terlebih dahulu hasil penanganan oleh penyidik tindak pidana di bidang perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga , penyidik kejaksaan sebaiknya berkoordinasi terlebih dahulu dengan penyidik tindak pidana di bidang perpajakan Direktorat Jenderal Pajak sambil menunggu hasil audit BPK terhadap ada atau tidak kerugian negara.

Keempat , terkait pencekalan kepada pihakyangmerasadirugikan, disarankan untuk menggunakan hak hukumnya. Kelima , panja meminta kepada institusi kejaksaan dan Direktorat Jenderal Pajak agar dalam melaksanakan tupoksi penegakan hukum untuk selalu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersikap profesional, dan menghormati hak asasi manusia (HAM).

Keenam, terkait SMS yang mengatasnamakan Hary Tanoesoedibyo yang ditujukan pada kejaksaan seperti disampaikan Jaksa Agung dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada 19 Januari 2016, panja berpandangan bahwa SMS tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana.

Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengisyaratkan tidak akan menindaklanjuti rekomendasi Panja Penegakan Hukum Restitusi Pajak Mobile 8 tersebut. Menurut dia, produk yang dikeluarkanDPRmerupakanprodukpolitik, sedangkanperkaraini masuk pada perkara hukum. ”Itu kan pekerjaan politik.

Kita saat ini bicara hukum,” tandasnya. Prasetyo juga menyebutkan, meskipun perkara yang diusut pihaknya mengenai restitusi pajak, dirinya mengaku tidak tahu-menahu masalah pajak. Yang dikaji pihaknya adalah persoalan korupsi. ”Kalau pajak mengatakan tidak ada masalah, ya kita tidak tahu demikian walaupun benar kita juga tidak tahu masalah pajaknya,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch (IJW) Akbar Hidayatullah mengingatkan agar Kejagung mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan Panja Komisi III DPR. ”Ini untuk mengingatkan penegak hukum agar kembali ke jalurnya, jangan lagi berpolitik,” ungkapnya.

Akbar juga menjelaskan kenapa dirinya berani mengatakan kasus ini ada politiknya karena pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo bahwa penyidik tidak menyidik masalah pajaknya, melainkan korupsinya. Padahal, jelas-jelas Kejagung mengatakan perkara ini terkait restitusi pajak. ”Ini jelas domainnya pajak. Kalau mau korupsi, tentu harus ada audit BPK,” tandasnya.

Dia juga mempertanyakan, kalau memang ini masuk pada korupsi, kenapa Kejagung tidak lebih dulu memeriksa pemerintah yang memang menyetujui ada restitusi pajak yaitu dirjen pajak. Namun, yang terjadi swasta yang terus dikejar. ”Kalau ini korupsi, mengapa bukan dirjen pajaknya dulu yang diperiksa karena yang menyetujui restitusi,” ungkapnya.

hasyim ashari

Berita Lainnya...