Edisi 19-03-2016
PP LHKPN Tak Boleh Melebihi Undang-Undang


JAKARTA - Kalangan DPR menyambut baik usulan Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta peraturan pemerintah (PP) mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) diterbitkan.

Apalagi peraturan itu akan menjelaskan secara tegas sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak menyerahkan LHKPN. Namun, menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan, keberadaan peraturan pemerintah hendaknya tidak melebihi aturan perundang-undangan. ”Itu (PP LHKPN) urusan pemerintah. Tapi prinsip hukum kita, peraturan pemerintah tidak boleh melebihi undang-undang.

Dengan turunan peraturan itu kan tidak diatur dalam undang-undangnya. Jadi, KPK harus konsultasikan dengan Menkumham. Harus dilihat dengan UU Penyelenggara Negara,” katanya di Jakarta kemarin. Trimedya menjelaskan, ada beberapa hal yang harus diingat terkait LHKPN, yaitu kewajiban pelaporan LHKPN berlaku bagi semua pejabat negara atau penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Kewajiban tersebut tertuang di dalam UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Penyelenggara negara termasuk di antaranya anggota DPR/MPR, menteri, gubernur, dan hakim. Dalam undang-undang tersebut tercantum sanksi bagi mereka yang tidak melaporkan LHKPN, meski itu hanya sanksi administratif.

”Karena itu, rencana KPK mengusulkan PP LHKPN dengan naskah akademik yang mencantumkan sejumlah sanksi justru akan menimbulkan pro dan kontra,” paparnya. Wakil Ketua D P R Agus Hermanto tidak mempersoalkan jika anggota DPR yang tak menyampaikan LHKPN diberi sanksi.

”Betul, saya setuju, tidak masalah. Kalau saya sudah ada tanda terimanya, kalau saya merasa sudah memberikan LHKPN,” ungkap Agus di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut politikus Demokrat ini, pejabat, terutama wakil rakyat, harus menjadi panutan. Mengenai masih adanya anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN, dia tak ambil pusing.

”Itu urusan masing-masing. Untuk kehidupan anggota DPR itu persyaratan. Kok bisa sampai lolos itu parpol yang harus screening , tapi saya yakin para anggota DPR di Partai Demokrat sudah menyerahkan LHKPN,” jaminnya. KPK menyatakan siap membantu penyelenggara negara yang mengaku kesulitan mengisi LHKPN. Lembaga antirasuah ini bahkan siap jika dipanggil untuk membantu proses pengisian pelaporan itu.

”Tim KPK bisa diundang untuk memberikan bimbingan teknis kalau mereka mau,” ungkap Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief. Menurut Laode, mengisi laporan harta kekayaan dalam lembaran LHKPN sebenarnya bukan hal sulit dilakukan. Dia sedikit menyindir para wakil rakyat yang belum menyerahkan LHKPN sampai saat ini hanya tengah mencari-cari alasan.

”Jadi, sebenarnya tidak susah, itu hanya alasan yang dicari- cari,” ujarnya. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan sebelumnya mengatakan, saat ini KPK sudah menerima sekitar 250.000 LHKPN. Hal itu membuktikan sebenarnya tidak sulit mengisi LHKPN.

”Masa yang itu (250.000) bisa, yang lain tidak. Kalau dibilang repot, argumennya ada. Kalau dibilang susah, ada yang memang kesulitan mengisi formulirnya, tapi ada yang memang tidak niat,” paparnya.

sabirlaluhu/ Okezone

Berita Lainnya...