Edisi 19-03-2016
Ayo, Diet Kantong Plastik


Pernahkah saat kalian berbelanja di salah satu toko ritel dan diminta “membeli” kantong plastik? Sejak 17 Februari lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memang mengeluarkan surat edaran yang berisi pengurangan kantong plastik melalui mekanisme pembayaran minimal Rp200 per kantong plastik yang dibebankan kepada konsumen.

Nah, 21 Februari menjadi titik awal kebijakan plastik berbayar yang ditetapkan di 23 kota di seluruh Indonesia sebagai peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Namun, tahukah kamu kenapa kebijakan seperti ini diperlukan bagi Indonesia? Inisiator kantong plastik berbayar Rahyang Nusantara menilai, diet kantong plastik (DKP) memiliki berbagai dampak sangat besar terhadap lingkungan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Jenna Jambeck pada 2015 lalu, Indonesia diketahui sebagai peringkat kedua dunia penyumbang sampah plastik ke laut setelah Tiongkok, yakni 187,2 juta ton. Selain itu, setiap tahunnya orang Indonesia telah menggunakan 100 miliar kantong plastik.

Padahal, diperlukan ratusan tahun untuk mengurai sebuah kantong plastik. Melihat tingginya penggunaan plastik oleh masyarakat, muncullah ide plastik berbayar yang berasal dari bencana sampah saat terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut Rahyang, pada 2010 lalu kantong plastik dianggap sebagai salah satu penyebab tragedi bencana sampah tersebut.

“Seharusnya konsumsi plastik bisa dikendalikan. Lalu kami melihat bahwa kantong plastik diberikan secara gratis. Jadi, kami memilih kantong plastik sebagai pintu masuk,” ujar Rahyang. Saat itu kampanye pengurangan kantong plastik dimulai dengan memilih salah satu ritel di 6 kota besar Indonesia dengan menerapkan plastik berbayar.

Selama satu tahun antara November 2010 dan 2011, lebih dari 8 juta kantong plastik berhasil dihemat. Setelah keberhasilan tersebut, pada 2013 lalu muncullah ide Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik yang didukung berbagai komunitas lingkungan, yang terus berkembang di berbagai kota besar di Indonesia.

Melalui petisi #pay4plastic, kolaborasi tersebut berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia secara individu dan lembaga dalam mengurangi dampak sampah plastik. Pada 2015 lalu petisi tersebut telah mencapai 60.000 lebih tanda tangan yang kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat untuk mendorong keluarnya kebijakan plastik berbayar.

Setelah kebijakan plastik berbayar ini diterapkan, berbagai tanggapan muncul dari masyarakat yang diharuskan membayar untuk selembar plastik. Salah satunya adalah mahasiswi Universitas Padjadjaran, Novi Afifah. “Jika kita belanjanya sudah banyak, kena biaya banyak dari belanjaan, terus ditambah sama biaya plastik, ya makin berasa mahal bayarnya,” ucapnya.

Dia kini berupaya mengurangi konsumsi kantong plastik. “Kasirnya memang suka bertanya kalau aku belanja banyak. Apalagi saat belanja bulanan, mau dipisah atau jadi satu. Jadi, semua belanjaan dijadikan satu. Lebih hemat,” ujarnya. Yeni Parera, gadis asal Purwokerto yang bekerja di Jakarta, mengaku senang akhirnya Indonesia bisa diet plastik.

“Walau hanya Rp200, paling enggak bisa mengingatkan kita untuk mengurangi penggunaan plastik,” sebutnya. Sudah lama dia ingin menggunakan tas belanja sendiri. Namun, baru aktif ketika kebijakan diet kantong plastik dilaksanakan. “Dulu masih enggak enak beda sendiri ketika menggunakan tas belanja, tapi sekarang sudah enggak canggung,” tambahnya.

ARIEF ALQORI
GEN SINDO
STIKES Binawan

Berita Lainnya...