Edisi 19-03-2016
Musharraf Tinggalkan Pakistan


KARACHI- Mantan Pemimpin Pakistan Pervez Musharraf meninggalkan Pakistan menuju Dubai kemarin setelah pemerintah mencabut tiga tahun larangan perjalanan.

Musharraf masih menghadapi dakwaan untuk pengkhianatan dan pembunuhan terhadap mantan Perdana Menteri (PM) Benazir Bhutto. Menurut pengacaranya, Musharraf pergi ke Dubai untuk menjalani perawatan tulang belakang yang sangat penting. Para pengacara Musharraf menjelaskan, tokoh penting itu memerlukan perawatan medis yang tidak ada di Pakistan.

”Dia terbang menggunakan pesawat Emirates dari bandara Karachi pada pukul 3.55 pagi waktu setempat. Dia tampak rileks,” ujar sumber dari bandara Karachi pada kantor berita AFP. Juru bicara partai lokal di Karachi menyatakan, kemarin Musharraf telah mendarat di Dubai dan sampai di kediamannya.

Dia akan tinggal di Dubai selama beberapa pekan sebelum membuat janji bertemu para dokter di Amerika Serikat (AS). ”Saya pergi ke luar negeri untuk perawatan, tapi akan pulang untuk menghadapi kasus yang diajukan kepada saya. Saya seorang komando. Saya cinta tanah air saya,” ucap juru bicara partai Liga Muslim Seluruh Pakistan (APML) Dr Amjad Malik di Dubai, mengutip pernyataan Musharraf.

”Enam hingga delapan pekan diperlukan untuk perawatan dan kemudian dia akan kembali ke Pakistan,” kata Dr Amjad. Meski demikian, pengamat politik Hasan Askari menjelaskan, peluang Musharraf kembali ke Pakistan sangat kecil. Kembalinya Musharraf akan menyebabkan masalah bagi pemerintah dan memalukan militer. ”Untuk mengurangi konflik, pemerintah setuju membiarkannya pergi,” ujarnya.

Musharraf dilarang meninggalkan Pakistan pada Maret 2013 setelah dia kembali ke negara itu untuk mengikuti pemilu. Mantan penguasa Pakistan itu justru dilarang terlibat pemilu dan menghadapi sejumlah kasus hukum. Pada Januari, Musharraf dibebaskan dari kasus pembunuhan pemimpin pemberontak Baloch, Nawab Akbar Bugti pada 2006. Meski demikian, empat kasus lain masih melilitnya.

Empat kasus itu adalah dakwaan yang menuduhnya berkhianat karena memberlakukan keadaan darurat, dakwaan memecat hakim secara ilegal, dakwaan terlibat pembunuhan pemimpin oposisi Bhutto, dan razia berdarah di Masjid Merah Islamabad. Putra Bhutto, Bilawal Bhutto Zardari, pemimpin Partai Rakyat Pakistan (PPP), berjanji meluncurkan protes di penjuru negeri terhadap pemerintah yang mengizinkan Musharraf ke luar negeri.

Juni lalu Pengadilan Tinggi Sindh mencabut larangan perjalanan terhadap Musharraf, tapi pemerintah federal mengajukan banding atas keputusan tersebut. Saat ini pemerintahan Pakistan dipimpin oleh lawan politik Musharraf yakni PM Nawaz Sharif. Mahkamah Agung (MA) pada Rabu (16/3) lalu mendukung keputusan Pengadilan Tinggi Sindh dan memerintahkan pemerintah mengizinkan Musharraf melakukan perjalanan.

”Hari ini para pengacara Jenderal Musharraf aplikasi lebih lengkap dan menegaskan keputusan MA, pemerintah telah mengizinkannya pergi ke luar negeri untuk perawatan medis,” ungkap Menteri Dalam Negeri Pakistan Chaudhry Nisar Ali Khan kemarin. ”Pengacara Musharraf telah memberikan jaminan dia akan kembali ke Pakistan dalam enam pekan dan berjanji akan hadir di pengadilan untuk beberapa kasus yang melilitnya,” papar Khan.

Konvoi besar terdiri atas polisi dan paramiliter meninggalkan rumah Musharraf di Karachi pada pukul 3.30 pagi kemarin sebagai umpan untuk kru media yang memadati jalanan menuju rumahnya. Adapun Musharraf menuju bandara secara terpisah dari konvoi tersebut. Musharraf menggulingkan Sharif dari kekuasaannya pada 1999 dalam kudeta tak berdarah.

Musharraf lantas memerintah Pakistan hingga demokrasi dipulihkan pada 2008. Dia berada dalam tahanan rumah di Karachi, sementara berbagai kasus yang melilitnya menghadapi sistem hukum yang sangat lamban di Pakistan. Berbagai proses pengadilan terus tertunda, dengan kemajuan yang sangat kecil dan tanpa kepastian.

Para pengamat yakin pemerintah kurang memiliki keinginan untuk mengganggu militer yang masih kuat di Pakistan dengan mengadili Musharraf. Militer telah memimpin Pakistan selama hampir setengah dari 69 tahun sejarah negeri itu.

Militer masih menentukan kebijakan luar negeri dan keamanan meski pemerintahan sipil yang berkuasa. Meski demikian, kekuasaan para jenderal telah merosot drastis dalam politik dibandingkan pada era Musharraf.

Syarifudin

Berita Lainnya...