Edisi 19-03-2016
Pemerintah Harus Adil dan Atur Persaingan Sehat


JAKARTA – Pemerintah didorong untuk segera membuat regulasi yang bisa diterima semua kalangan agar bisnis transportasi berbasis online justru tumbuh dalam persaingan yang sehat.

Penolakan terhadap bisnis taksi dengan aplikasi online sebagaimana disuarakan Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) muncul karena didasari ketidakadilan dalam penerapan sejumlah aturan. Direktur Eksekutif Centerfor Indonesia (Cita) Yustinus Prastowo mengungkapkan, di antara bentuk ketidakadilan itu adalah soal pungutan pajak.

Lantaran belum terbentuk badan usaha tetap (BUT), taksi-taksi yang berbasis online seperti GrabCar dan Uber tidak bisa dikenai pajak. Para pelaku transportasi online itu mestinya diposisikan menjadi wajib pajak dan memiliki kantor di Indonesia. Selama ini pelaku bisnis semacam itu kerap mengakali aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Dengan demikian, mereka bisa mudah menjalankan bisnis di Tanah Air tanpa ada kontribusi yang jelas kepada negara. ”Kita harus agak bisa paksa mereka menjalankan aktivitas bisnisnya di sini. Kalau enggak mau ya blokir saja,” kata Yustinus. Dia mencontohkan model bisnis yang diterapkan Facebook. Perusahaan ini memang membuat kantor, namun hanya formalitas karena tanpa aktivitas.

Artinya, subjek pajak tidak bisa ditarik karena mereka hanya menjalankan layanan untuk kantor pusat, bukan pelayanan di Indonesia. Yustinus mengatakan, pemerintah harus segera mengambil langkah tegas sambil menyelesaikan semua regulasi terkait aplikasi online .

”Intinya kita harus berani, wong kita punya market gede di sini,” ujarnya. Pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ofyar Z Tanin, menyayangkan sikap pemerintah yang cenderung pasif dan tanpa solusi tepat dalam menghadapi polemik penyedia taksi online.

Hal yang membedakan taksi online dan taksi konvensional hanyalah penggunaan teknologi sebagai sarana yang memudahkan. Jadi, pemerintah selayaknya membuat regulasi yang tepat. ”Dari kacamata pemerintah, menurut saya (GrabCar dan Uber Taksi) memang menyalahi dalam konteks sistem perpajakan dan hal lain yang tidak diterapkan. Tidak kena suatu sistem pajak,” kata Ofyar.

Siap Berbisnis Secara Fair

PT Blue Bird Group Tbk, sebagai salah satu perusahaan taksi, menegaskan bahwa setiap pemain di sektor usaha transportasi harus mengikuti aturan di Indonesia. Direktur Perseroan Blue Bird Group, Sigit Priawan Djokosoetono, menganggap penggunaan aplikasi merupakan tantangan dalam dunia transportasi publik.

Artinya, penggunaanaplikasiinternetseperti Uber maupun Grab taksi merupakan inovasi, namun regulasinya harus mengacu sebagaimana diatur di Kementerian Perhubunganmaupunpemerintah daerah setempat. Bagi Blue Bird Group, model aplikasi bukanlah barang baru. Perusahaannya sudah meluncurkan aplikasi internet itu sejak 2012.

”Tapi tarifnya tetap sama, sebab tarif kami diatur berdasarkan ketentuan perundangan dan peraturan daerah,” kata dia di Jakarta kemarin. Menurut Sigit, perusahaannya tidak menentang penggunaan aplikasi internet melalui bisnis transportasi.

Namun, aturan mainnya harus diikuti sebagaimana banyak pemain lain di sektor transportasi. Misalnya PPh Badan, PPN, memiliki pul dan sebagainya. Uber maupun GrabCar diketahui tidak melakukan apa yang mereka lakukan. ”Itu berarti tidak fair . Kalau mereka menjalankan usaha sesuai aturan ya kita yakin dan optimistis bisa bersaing sehat,” ungkapnya.

Pihaknya mendukung langkah pemerintah meminta taksi UberdanGrabberbadanhukum. Meski begitu, dia mengatakan bahwa tidak semua perusahaan berbasis transportasi hanya memerlukan izin usaha. Sebab, masih ada izin lain yang diatur sehingga disebut sebagai perusahaan transportasi publik.

Sebelumnya Kementerian Perhubungan mewajibkan adanya peningkatan kualitas layanan angkutan umum secara menyeluruh dan mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Menanggapi aplikasi internet Uber dan Grab, Kemenhub menyatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 22/ 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggaraan angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan.

Perusahaan penyedia aplikasi dapat bekerja sama dengan operator angkutan umum yang memiliki izin resmi, antara lain operator taksi maupun angkutan sewa. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan tidak akan memblokir aplikasi Uber maupun GrabCar.

Namun, Uber dan Grab diminta menjadi perusahaan berbadan hukum dengan sistem angkutan sewa. Itu berarti Uber maupun Grab diperbolehkan beroperasi selama menggandeng agen atau perusahaan rental bersifat koperasi.

ichsan amin/ okezone/ant

Berita Lainnya...