Edisi 02-04-2016
TAJUK - KPK Unjuk Gigi (Lagi)


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam mengungkap kasus dugaan korupsi. Bahkan lembaga antirasuah tersebut berhasil menangkap basah dua kasus suap sekaligus dalam satu hari.

Pertama kasus dugaan penyuapannya terkait penyelidikan atau penyidikan kasus PT Brantas Abipraya (BA) di Kejati DKI Jakarta yang diduga melibatkan aparat hukum. Satu lagi adalah dugaan suap Raperda Reklamasi yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI, M Sanusi. Masyarakat Indonesia boleh jadi merasa gembira sekaligus prihatin terkait hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis (31/3) lalu tersebut.

Masyarakat gembira karena KPK berhasil membuktikan dirinya masih bisa diandalkan dalam menangkap koruptor. Gebrakan KPK ini sekaligus menepis pesimisme masyarakat akan kinerja lembaga antikorupsi di bawah pimpinan Agus Rahardjo tersebut yang sebelumnya sempat diragukan.

Di sisi lain, masyarakat tentu sangat prihatin dengan OTT itu karena masih ada saja pejabat negara atau aparat hukum yang berani melakukan korupsi. Padahal sudah banyak contoh pejabat yang karier dan kehidupannya hancur karena terlibat perbuatan tercela tersebut. Para pelaku korupsi itu juga harus mendekam lama di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebut saja mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Djoko Susilo yang divonis 18 tahun penjara karena terlibat kasus korupsi. Mantan Putri Indonesia Angelina Sondakh juga terpaksa berpisah dengan anaknya yang masih kecil karena harus menjalani hukuman 10 tahun penjara karena berani bermain-main dengan uang haram.

Banyaknya para pejabat yang masuk bui karena korupsi tersebut benar-benar tidak memberi efek jera baik bagi masyarakat, pejabat maupun para penegak hukum. Atau dengan kata lain berbagai penindakan hukum yang dilakukan lembaga penegak hukum kita—KPK, kejaksaan, Polri hingga Mahkamah Agung— ternyata tidak menimbulkan rasa takut sedikit pun bagi yang lain.

Tentunya fakta-fakta tersebut adalah sebuah ironi penegakan hukum. Tak salah memang kalau banyak yang akhirnya menyebut korupsi sudah menjadi budaya yang mengakar kuat dalam tradisi masyarakat kita. Tak mengherankan juga jika Transparency International menyebut Indonesia sebagai negara dengan level korupsi yang tinggi.

Dalam Corruption Perception Index (CPI) 2014 Indonesia menempati posisi ke-117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Menyedihkan memang, tapi itulah kenyataannya. Karena itu, fenomena tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak terutama pemerintah dan para penegak hukum.

Jangan sampai penanganan masalah korupsi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi yang komprehensif. Kita harus sadar korupsi telah menggerogoti bangsa ini. Korupsi juga telah membuat negara ini makin tertinggal dengan negara lain. Kita harus sepakat korupsi sudah masuk dalam kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) sehingga perlu penanganan yang luar biasa pula.

Korupsi juga terjadi secara sistemik sehingga penanganannya juga harus dilakukan secara sistemik pula. Revolusi mental yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla jangan hanya jadi jargon. Pemerintah dan penegak hukum harus berupaya keras untuk memberantas korupsi sampai seakar-akarnya.

Para aparat tampaknya perlu terus mereviu agar penegakan hukum benar-benar efektif. Apakah vonis untuk para koruptor terlalu ringan? Bisa saja hal itu menjadi salah satu penyebabnya. Karena faktanya akhir-akhir ini terjadi tren makin ringannya vonis para terpidana korupsi. Bahkan, ada upaya sistematis untuk melemahkan KPK melalui desakan revisi UU KPK.

Vonis mati dan pemiskinan para koruptor bisa menjadi solusi jitu. Langkah lain bisa dengan peningkatan kerja sama antarlembaga penegak hukum. Karena kita tak bisa hanya mengandalkan KPK untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita ini.

Polri dan kejaksaan pun harus segera bangkit untuk mengikuti jejak KPK itu. Jangan sampai yang terjadi malah saling berkelahi seperti dalam kasus cicak vs buaya. Hanya dengan niat baik, kebersamaan dan kesungguhan, korupsi di Indonesia bisa dibasmi.

Berita Lainnya...