Edisi 10-04-2016
KPK Harus Usut Dugaan Keterlibatan Pemprov DKI


JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut pejabat Pemprov DKI Jakarta dalam kasus suap proyek reklamasi Teluk Jakarta yang melibatkan anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan, ada sejumlah kepentingan eksekutif dalam proyek reklamasi 17 pulau tersebut. ”Kepentingan eksekutif apa? Satu bahwa eksekutif sudah mengeluarkan izin. Kemudian secara politik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif, salah satunya adalah eksekutif mau memaksakan izin itu masuk di raperda tata ruang,” ujar Prijanto saat menjadi pembicara diskusi Polemik Sindo Trijaya Radio ”Reklamasi Penuh Duri” di Cikini Jakarta kemarin.

Kepentingan eksekutif, lanjut dia, semakin tampak setelah legislatif tidak mau memenuhi keinginan eksekutif agar izin masuk raperda tata ruang. Sebab keinginan tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang ada. ”Orang judulnya tata ruang kok masuknya izin-izin. Jadi eksekutif menurut logika saya ada kepentingan, ada terlibat di situ. Cuma memang kita harus sabar dulu dengan KPK,” tutur Prijanto.

Prijanto lantas menuturkan, dari sisi pengembang, mereka memiliki kepentingan jelas, yakni berkaitan dengan angka 15% sebagai kontribusi tambahan agar bisa diturunkan ke 5%. ”Yang jadi polemik sekarang antara DPRD dengan eksekutif adalah Pak Gubernur memiliki inisiatif untuk mendapat kontribusi tambahan 15%. Inilah di mana satu pulau itu nilainya Rp2,6 T, ini juga rawan korupsi,” tambahnya.

Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Chalid Muhammad menemukan adanya penyeludupan hukum dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Terlebih Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) sempat melakukan kajian yang menyebutkan reklamasi tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Jakarta. ”Tidak laik baik secara fisik maupun budaya. Kemudian digugat oleh perusahaanpengembang, tapiKemenLH menang,” ucap Chalid.

Dia melihat ada upaya akalakalan dari Pemprov DKI untuk bisa menaungi pelaksanaan reklamasi di pantai utara Jakarta, yakni dengan memecah pulau-pulau yang akan dijadikan tempat reklamasi pulau buatan tersebut agar kewenangannya bisa dipegang pemda. ”Ada penyelundupan hukum, amdal kawasan jadi pulau per pulau yang otoritasnya ada di pemda,” tuturnya. Lebih parah dari itu, Chalid menemukan adanya fakta satu pulau (yakni pulau C) yang kemudian izinnya belum dikeluarkan, tetapi proses pengerjaannya sudah dilakukan.

”Ada hasil investigasi pulau C izin keluar tanpa izin,” tambahnya. Senada, pakar hukum tata negara Universitas Bengkulu, Juanda, mengatakan memang dari awal sudah ada kekacauan norma dalam proses reklamasi pantai utara Jakarta. Kekacauan norma dimaksud, Keppres 52/1995 yang dijadikan acuan pemda sebagai pihak yang berwenang mereklamasi pantai utara tidak sejalan dengan Perpres 54/2008.

Dian ramdhani/ant