Edisi 10-04-2016
Muktamar Gagal Islahkan Dua Kubu PPP


JAKARTA– Harapan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mencapai islah gagal terwujud meskipun Muktamar VIII di Pondok Gede, Jakarta, kemarin telah memilih secara aklamasi Romahurmuziy (Romi) sebagai ketua umum.

Konflik internal PPP kemungkinan masih akan terus terjadi karena kubu Djan Faridz yang sebelumnya dimenangkan oleh Mahkamah Agung (MA) menegaskan menolak hasil muktamar tersebut. Konsekuensinya, ke depan PPP kembali akan memiliki dua kepengurusan, yakni versi Muktamar Pondok Gede yang pelaksanaannya didukung pemerintah dan kepengurusan versi Djan Faridz yang dimenangkan oleh putusan kasasi MA.

Dua pakar hukum tata negara, yakni Yusril Ihza Mahendra dan Asep Warlan Yusuf, berpandangan, kisruh PPP seharusnya tidak perlu ada jika saja pemerintah bersikap netral dalam menyikapi konflik partai politik (parpol). Dalam kasus PPP, indikasi pemerintah memihak kubu Romi tecermin dari kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan muktamar, Jumat (8/4).

”Kehadiran Presiden di Muktamar Islah PPP sangat mudah ditafsirkan bahwa ada keberpihakan pemerintah di situ,” ujar Yusril kepada KORAN SINDO kemarin. Yusril mengatakan, campur tangan pemerintah dalam kisruh PPP sudah terlalu jauh. Hal yang menurut dia sangat patut disayangkan karena undangundang (UU) tidak memberi mandat kepada pemerintah menjadi penengah ketika terjadi kisruh di parpol.

UU, kata Yusril, hanya mengatur bahwa kalau terjadi kisruh, penyelesaiannya dilakukan secara internal. Jika tidak selesai, dilanjutkan ke mahkamah partai. Kalau mahkamah partai pun tidak bisa menyelesaikan, akan diserahkan ke pengadilan. ”Jadi sama sekali tidak ada kewenangan politik pemerintah, murni legal. Pemerintah tinggal menunggu hasil pengadilan dan mengesahkannya saja,” kata Yusril menegaskan.

Dalam kasus PPP, Yusril menilai kepengurusan Djan Faridz yang sah karena sudah dimenangkan pengadilan. Putusan MA, kata dia, dengan jelas memerintahkan Kementerian Hukum danHAM(Kemenkumham) agar mencabut SK kepengurusan Romi dan mengesahkan kepengurusan Djan Faridz. Namun yang terjadi, kata dia, pemerintah berdalih ingin ada islah dan bersedia menjadi mediator untuk pelaksanaan muktamar islah.

”Seharusnya pemerintah menaati undang- undang, menaati sumpah jabatan. Jadi hukum seharusnya dijalankan selurus-lurusnya,” ujar mantan Menkumham ini. Dalam pandangan Asep Warlan Yusuf, secara substansi hasil Muktamar Islah PPP kemarin parsial, tidak menyeluruh, karena tidak dihadiri kubu Djan. Di sisi lain, terpilihnya Romi sebagai ketua umum yang merupakan salah satu pihak yang bersengketa makin mencerminkan tidak tercapainya islah yang utuh oleh partai berlambang Kakbah ini.

”Idealnya kan orang lain di luar Romi dan Djan Faridz yang terpilih supaya terlihat ada keinginan untuk menyerahkan kepengurusan ke pihak yang netral, yang bisa mengintegrasikan atau menyatukan partai. Tapi ini tidak,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, ini.

Asep menduga konflik masih akan panjang kalau kubu Djan tidak bersedia menerima hasil muktamar tersebut. Jikapun Kemenkumham nantinya akan menerbitkan SK untuk Romi, dia yakin kubu Djan Faridz akan meresponsnya dengan kembali menggugat SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Romi Terpilih Aklamasi

Muktamar VIII PPP kemarin memilih Romi sebagai ketua umum PPP periode 2016-2020 secara aklamasi. Dalam pemilihan ketua umum di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, sebanyak 1.062 anggota PPP menyatakan setuju Romi jadi ketua umum. Romi memastikan bakal merangkul Djan Faridz masuk dalam kepengurusannya. ”Saya akan mengajak beliau dalam kepengurusan ini. Di mana pun posisi yang dia merasa nyaman,” ujarnya kemarin.

Wakil Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Humprey Djemat mengatakan, sejak awal pihaknya menolak menghadiri muktamar tersebut karena sudah menebak scenario aklamasi yang disiapkan Romi. ”Memang dari awal kita sudah tahu itu rekayasa untuk memilih Romi kembali,” ujar Humprey kemarin.

Kubunya siap kembali menggugat ke pengadilan jika Menkumham menerbitkan SK untuk Romi. ”Kami ini selalu melakukan upaya hukum, bukan anarkisme, tapi mekanisme hukum,” tegasnya.

Dian ramdhani/ bakti m munir/ okezone