Edisi 17-04-2016
Tantangan Pemimpin Perubahan


Umumnya para kepala daerah lebih tenang berada di zona nyaman. Zona nyaman selalu diindikasikan dengan penerapan kebijakan-kebijakan populis. Namun, untuk seorang pemimpin perubahan, ia pasti meninggalkan zona nyaman itu.

Hal tersebut dikemukakan akademisi dan Pendiri Rumah Perubahan Rhenald Kasali pada acara diskusi buku terbarunya Change Leadership: Non-Finito , Selasa (12/4), di The Darmawangsa, Jakarta. Buku berbasis data observasi terhadap 70 kepala daerah ini membahas tentang perubahan pola kerja sejumlah kepala daerah yang berhasil mendobrak budaya birokrasi lama dengan memajukan program jangka panjang.

Namun begitu, perubahan pola kerja tak seluruhnya berjalan mulus sampai akhir masa jabatan. Rhenald Kasali menyebut bahwa sejumlah kepala daerah yang mencoba menerapkan kebijakan berjangka panjang, menemui banyak hambatan. Hambatan tersebut antara lain dapat berupa hujatan, desakan politis, benturan peraturan lama, serangan dan ancaman terhadap keluarga, hingga pemakzulan.

Hambatan-hambatan itulah yang membuat beberapa proyek kebijakan tidak selesai diimplementasikan, non-finitio . ”Karena banyaknya hambatan, sejumlah kepala daerah yang memiliki visi perubahan tak dapat menyelesaikan proyek kebijakannya,” katanya. Proyek-proyek kebijakan yang terbengkalai dan menjadi mubazir telah banyak ditemui. Saat Jakarta dipimpin oleh Gubernur Sutiyoso, terdapat sejumlah proyek yang akan diimplementasikan sebagai upaya menanggulangi kemacetan.

Proyek tersebut seperti busway , monorel, dan waterway . Dari kebijakan tersebut, hanya busway yang dapat terwujud nyata di era Fauzi Bowo. Namun, proyek monorel mangkrak menghiasi jalan-jalan ibukota, non-finito . Pada umumnya para kepala daerah ingin bermain aman dengan penerapan kebijakankebijakan populis. Kebijakankebijakan populis ini menurut Rhenald, seperti obat penenang bagi rakyat untuk mengamankan kursi jabatan publik si kepala daerah.

Kebijakan populis bukanlah cara untuk melakukan transformasi untuk dapat membangun daerah. Membangun daerah hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah yang memiliki visi jauh ke depan, meski risiko keberhasilan visi tersebut begitu rentan. Namun begitu ia menilai, meski banyak faktor yang membuat kebijakan para kepala daerah seperti sulit direalisasikan, tak sedikit juga kepala daerah yang berhasil keluar dari zona nyaman. ”Pemimpin perubahan adalah pemimpin yang keluar dari zona nyaman,” katanya.

Sejumlah kepala daerah yang berhasil mendobrak dengan gagasan dan implementasi kebijakannya antara lain, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Para kepala daerah yang berhasil mendobrak, bertransformasi, tampil dengan visi jauh ke depan, merupakan harapan bagi daerah yang dipimpinnya.

Namun begitu, ia pun menyayangkan kepada sejumlah kepala daerah yang memiliki gagasan perubahan, justru terjerembab secara politis. Rhenald menyebut bagaimana curahan kekecewaan Bupati Jembrana I Gede Winasa setelah jatuh bangun menghadirkan perubahan di daerahnya, justru dililit kasus hukum. Namun begitu, yang bersangkutan tidak melarikan diri ataupun mangkir dari proses hukum.

Rhenald menyebut bahwa jika bukan karena keberanian dan cinta Tanah Air, tak mungkin yang bersangkutan mau meladeni proses hukum yang menimpa. ”Proses hukum dijalani, ini sebuah keberanian dan bentuk cinta Tanah Air,” katanya.

Mengenai pemimpin perubahan, Rhenald menyebut bahwa pemimpin perubahan adalah yang mampu memperbaiki hidup rakyat dan juga keturunannya. Bukan yang menggunakan jabatan untuk mengimpresi, pamer kekuasaan, hingga mewariskan kerusakan dan permasalahan kepada pemimpin berikutnya.

imas damayanti