Edisi 17-04-2016
Pembayaran Lahan Sumber Waras Janggal


JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan pola pembayaran lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Ada dua kejanggalan yang terjadi pada transaksi pembelian lahan untuk rumah sakit senilai Rp755 miliar tersebut. Pertama, pembayaran dilakukan pada 31 Desember 2014 atau bukan lagi pada masa waktu penggunaan APBD DKI Jakarta yang tutup buku pada 25 Desember 2014.

”Kecurigaan pertama bahwa itu di akhir, 31 Desember 2014 jam 7 malam, ada bukti cek tunai. Ini kok ada apa jam 07.49 (malam)? Tidak mungkin (transaksi) di bank, kenapa ini seperti dipaksakan?” ujar Ketua BPK Harry Azhar Azis saat menjadi pembicara pada diskusi Polemik SINDO Trijaya FM bertema ”Pro-Kontra Audit Sumber Waras” di Warung Daun, Cikini, Jakarta, kemarin.

Harry mengatakan, transaksi yang dilakukan pada malam hari itu mengindikasikan adanya ketergesaan untuk segera melakukan pembayaran sebelum pukul 24.00 WIB. Alasannya, jika melewati jam tersebut, ada konsekuensi pembayaran tidak sah karena sudah berbeda tahun anggaran.

”Siapa yang memaksa mesti terjadi, kenapa tidak dibayar sebelum tutup buku? Itu sudah close, dipaksakan. Mungkin ada hal-hal yang belum diselesaikan. Tapi sepanjang ada BPK, belum pernah ada transaksi seperti ini ” ujarnya. Kejanggalan kedua, BPK menemukan penggunaan cek tunai senilai Rp755 miliar untuk pembayaran lahan Sumber Waras.

Harry menilai pembayaran oleh pemerintah dengan menggunakan uang persediaan (UP) sebesar itu tidak wajar. ”Kalau uang persediaan itu yang ada hanya uang kecil Rp20 juta-50 juta. Namanya cek, ini kertas dibawa ke mana-mana, apa itu lazim? Kenapa tidak ditransfer saja,” kata Harry.

Dia juga kembali mengungkap nilai jual objek pajak (NJOP) lahan RS Sumber Waras yang berdasarkan hasil audit BPK telah merugikan keuangan negara hingga Rp191 miliar. Harry menyebut harga yang digunakan membeli lahan tersebut tidak tepat. Lahan yang berada di kawasan Tomang Utara oleh Pemprov DKI justru dibayar sesuai dengan harga lahan yang berada di Jalan Kiai Tapa.

”Ibaratnya Jalan Kiai Tapa itu Mercedes, Tomang Utara itu bajaj. Jadi Pemprov membeli bajaj seharga Mercy,” katanya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Haji Lulung) juga menyebut sejumlah kejanggalan, bahkan sebelum proses pembelian lahan itu berlangsung.

Tepatnya saat RAPBD-P disahkan oleh DPRD pada 13 Agustus 2014, sehari setelahnya tanpa sepengetahuan Dewan terjadi perubahan nomenklatur di mana tiba-tiba muncul item permohonan pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI. Lulung mengakui perubahan nomenklatur baru diketahui atas hasil audit BPK. Lulung juga mengaku sempat curiga dengan keinginan Pemprov yang terkesan buru-buru dalam pembahasan lahan itu.

”Ya, itu diubah, orang BPK katakan kepada saya mengerti nggak ada perubahan nomenklatur tanggal 14 Agustus? Saya bilang tidak mengerti, soalnya kita (DPRD) sepakat ketok (APBDP) 13 Agustus,” lanjut Lulung.

Sementara itu Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengklarifikasi rumor yang menyebut dia membekingi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam proses pengusutan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Politikus Partai Gerindra tersebut ingin agar rumor itu tuntas dan penegak hukum tidak tersandera dengan adanya isu tersebut.

”Rumor itu ada perlindungan dari Presiden kepada Ahok. Kadang KPK ini kan bisa juga jadi alat kekuasaan,” kata Fadli. Fadli menegaskan pentingnya Presiden Jokowi mengklarifikasi bahwa dirinya tidak melindungi pasangannya saat maju di Pemilihan Gubernur DKI 2012 itu. Klarifikasi juga akan membuat publik tidak lagi bertanya-tanya. “Ini kasus besar, bukan ecek-ecek. Rumor ini perlu dibantah Presiden,” kata Fadli.

Di kesempatan yang sama pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengkritik pernyataan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut belum menemukan niat jahat dalam kasus Sumber Waras sehingga tidak juga menaikkannya ke tahap penyidikan.

”KPK jangan buat dagelan. Audit investigasi (oleh BPK) ini permintaan mereka, akan konyol kalau mereka tidak menindaklanjutinya,” ujar Margarito. Margarito mengatakan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras bukanlah kasus yang sulit. Pasalnya sudah ada hasil audit BPK yang menyebut ada kerugian negara di dalamnya.

dian ramdhani