Edisi 27-04-2016
KPK Tahan Enam Anggota DPRD Muba


JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan enam anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap pembahasan Rancangan APBD-P Tahun 2015.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, keenam tersangka itu ditahan di rumah tahanan kelas I Jakarta Timur cabang KPK yang terletak di Gedung KPK selama 20 hari pertama. Mereka adalah mantan Ketua Fraksi Partai NasDem Depi Irawan, Ketua Komisi I dan Ketua Fraksi PKS Dear Fauzul Azim, serta Ketua Komisi IV dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Iin Febrianto.

Tiga lainnya adalah Ketua Fraksi PAN DPRD Muba Ujang M Amin, Ketua Fraksi Partai Golkar Jaini, serta Ketua Komisi II dan Fraksi PKB Parlindungan Harahap. Keenamnya ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2016. Dalam perkara ini sudah ada 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah pemberi suap yang terdiri atas Bupati Muba Pahri Azhari dan istrinya Lucianty Pahri, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Syamsudin Fei, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah( Bappeda) Faysar.

Adapun 6 tersangka lain adalah 4 pimpinan DPRD Muba, yakni Ketua DPRD Raimond Iskandar (Fraksi PAN) serta tiga wakil ketua DPRD Darwin AH (PDIP), Islan Hanura (Partai Golkar), Aidil Fitri (Partai Gerinda), dan 2 lagi adalah Bambang Karyanto selaku ketua Komisi III DPRD Muba (PDIP) dan Adam Munandar (Partai Gerindra).

Kasus ini berasal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 19 Juni 2015 di kediaman Bambang Karyanto di Jalan Sanjaya Kelurahan Alang-alang, Palembang. Dalam OTT itu petugas KPK mengamankan alat bukti berupa uang Rp2,56 miliar yang diduga diberikan Syamsudin kepada anggota DPRD Muba.

Terpisah, Sekretaris DPRD Muba HM Thabrani Rizky mengatakan, penahanan 6 anggota DPRD Muba oleh KPK itu tidak akan mengganggu jalannya kegiatan atau agenda yang ada saat ini. Sebab jika ketua fraksi atau ketua komisi berhalangan hadir, yang mewakili adalah wakil ketua fraksi atau ketua komisi.

” Aktivitas di Dewan tidak terganggu atas penahanan enam ketua fraksi,” ujar Thabrani. Ketua DPD PAN Muba M Syarif menambahkan, penahanan terhadap ketua fraksi akan langsung ditindaklanjuti mengingat fraksi merupakan perpanjangan tangan dari partai di DPRD Muba sehingga pihaknya akan segera menunjuk ketua.

” Kami secepatnya akan melakukan rapat untuk penunjukan ketua fraksi. Rencananya pada 2 Mei mendatang,” kata Syarif. Disinggung soal pengganti Ujang, Syarif menuturkan pihaknya bakal menunjuk kader yang telah duduk di DPRD Muba seperti Yulisman, Tapriansyah, atau Sumarno.

Ketua DPC Demokrat Muba Malik H Paal juga mengatakan pihaknya telah mengetahui penahanan terhadap kadernya, Iin. Sesuai dengan Pakta Integritas yang telah disepakati setiap anggota, tindakan tegas akan diambil. ” Saudara Iin akan langsung diberi pengajuan pergantian antarwaktu (PAW).

Kami akan ajukan itu ke DPD dan DPP pada 3 Mei. Adapun untuk pengganti Ketua Fraksi Demokrat telah ditunjuk Sri Wahyuni dari dapil III,” tegasnya. Sementara itu, Gerakan Antikorupsi (Gerak) Indonesia mendesak KPK mengambil alih kasus dugaan suap dari perusahaan tambang Taiwan senilai Rp60 miliar.

Aliansi masyarakat tersebut meminta kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga melibatkan Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut segera ditangani KPK. Koordinator Gerak Indonesia Raja Solissa menegaskan, kasus tersebut sudah pernah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 2012.

Namun hingga kini tidak ada kejelasan atas penanganan hukumnya. ”Kejagung yang diharapkan menuntaskan ini ternyata cuma bisa diam. Kinerja Kejagung mengecewakan rakyat, makanya kami datang ke KPK guna melaporkan masalah ini,” kata Raja dalam siaran persnya kemarin.

amarullah diansyah/ant

Berita Lainnya...