Edisi 27-04-2016
Laporan Instansi Sekadar Formalitas


JAKARTA– Pemerintah menilai laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (lakip) yang dikirimkan sejumlah instansi dibuat hanya sebagai formalitas semata.

Banyak sekali ditemukan kesalahan dalam laporan tersebut. Inspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB) Devi Anantha mengatakan, permasalahan dalam penyusunan laporan akuntabilitas disebabkan beberapa hal.

Salah satunya karena kurangnya pemahaman terhadap rencana strategis, pengertian outcome, tidak bisa membedakan antara output dan outcome, serta kurang peduli terhadap pengukuran kinerja. ”Kemudian belum bisa menentukan indikator kinerja itu penyakit lama. Lakip selama ini dibuat hanya formalitas, padahal laporan kinerja itu adalah laporan bagi stakeholders,” katanya di kantornya di Jakarta kemarin.

Menurut dia, indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan atau capaian program terhadap sasarannya sangat penting. Maka dari itu penyusunan laporan sangat berkaitan dengan berbagai variabel yang bukan lagi disusun berdasarkan kalimat-kalimat kualitatif, melainkan realisasi pencapaian target kinerja.

Untuk memenuhi standar lakip, Kemenpan-RB mengadakan asistensi dan bimbingan teknis di sejumlah daerah, salah satunya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, terkait dengan penyusunan rencana aksi kinerja. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan aparatur mengenai penyusunan rencana aksi sebagai implementasi program kebijakan.

Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Kemenpan-RB, Aan Syaiful Ambia mengungkapkan, rencana aksi merupakan turunan (penjabaran lebih lanjut) dari perjanjian kinerja yang dibuat setiap SKPD kepada bupati. Rencana aksi merupakan langkah strategis yang dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

”Kalau sudah sampai rencana aksi, ini sudah implementasi, sudah pelaksanaan program atau kebijakan,” bebernya. Sementara itu Kepala Subbagian Perencanaan dan JDIH Kemenpan-RB Suryo Hidayat secara teknis menjelaskan, sebelum melakukan penyusunan rencana aksi, setiap SKPD harus terlebih dahulu mengidentifikasi dan memperhatikan outcome yang akan dihasilkan.

Kemudian menentukan output dan input -nya. ”Ketika menentukan target, perlu diperhatikan baseline -nya karena ketika anggaran yang disetujui kurang dari yang direncanakan, sasaran tidak boleh berubah, tetapi targetnya yang bisa berubah (berkurang),” katanya.

Sementara itu, peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, lakip memang belum dipahami secara benar di seluruh jajaran pemerintahan. Bahkan kata kinerja saja belum dipahami birokrasi. ”Memang kesannya lebih ke laporan biasa saja. Tapi apa yang dimaksud kinerja, indikatornya seperti apa?” tanya dia.

Menurut Roy, hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi tiap instansi tentang bagaimana melaporkan kinerja satu tahun dengan rencana strategis masing-masing dinas. Apalagi tantangannya adalah rencana pembangunan pusat dan daerah belumlah sinkron. Di masa reformasi setiap presiden ataupun kepala daerah punya visi masing-masing. Mengaitkan dan menggabungkan semua itu menjadi salah satu yang sulit.

Jika di setiap rencana pembangunan sudah terintegrasi, anggaran akan mengikuti. Selama ini anggaran ini tidak efektif karena perencanaan yang tidak sinkron satu sama lain. Menurut dia, perlu formulasi lakip yang dapat dipahami. Selain itu lakip harus dibaca sebagai salah satu dasar pengawasan.

Misalnya digunakan DPR ataupun DPRD dalam mengawasi eksekutif. ”Harus ada penggunaannya. Harusnya DPR bisa mempelajari, bahkan bisa memberikan sanksi. Ketika pembahasan anggaran, jika lakip tidak memuaskan, bisa saja anggaran dihentikan,” urainya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menilai pemerintah pusat dan daerah belum membangun akuntabilitas secara serius. Inilah yang membuat akuntabilitas kinerja instansi belum maksimal. ”Semua kementerian/ lembaga ataupun pemda selalu berhadapan dengan laporan yang bersifat administratif semata.

Adapun di luar administrasi memang belum dibangun,” tuturnya. Dia juga mengingatkan Kemenpan-RB untuk duduk bersama dalam menentukan setiap indikator penilaian. Jangan sampai pemahaman yang dimiliki mereka yang menilai dan yang dinilai berbeda.

dita angga

Berita Lainnya...