Edisi 27-04-2016
Menteri Diminta Turunkan Harga Bahan Pokok


JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menteri-menterinya menurunkan harga bahan pokok yang biasanya justru melambung tinggi menjelang Ramadan dan Lebaran pada tahuntahun sebelumnya.

Presiden menginginkan ketersediaan bahan pokok yang berkaitan dengan harga beras, harga daging, harga minyak menjadi perhatian utama. Jokowitidakmaumasalah daging sapi menjadi seperti tahun lalu atau seperti saat ini dengan harga sangat memberatkan rakyat.

”Saya ingin harga-harga (daging sapi) itu betul-betul tidak kurang dan lebih di angka Rp80.000. Apalagi pas panen raya, mestinya beras juga sama harganya, bisa diturunkan. Jadi hal-hal yang sudah menjadi rutinitas ke kita dari tahun-tahun setiap lebaran naik, tahun ini coba kita jungkir balikkan menjadi harganya turun,” katanya saat membuka rapat terbatas menyongsong Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Kemudian mengenai persiapan transportasi dan sarana prasarana untuk mudik, baik yang berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) maupun yang berkaitan dengan transportasi menuju daerah. Presiden mengharapkan kemacetan di jalur mudik yang sudah menjadi masalah klasik bisa dikurangi, bahkan bisa dihilangkan.

Aspek kualitas bidang pelayanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang semuanya harus diperhatikan. Transportasi yang menuju ke daerah juga sama, yakni harus memenuhi aspek kenyamanan dan keselamatan. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, apa yang sudah diinstruksikan Presiden adalah upaya agar pemerintah menyiapkan jauh-jauh hari untuk persiapan Ramadan dan Lebaran.

Karena itu, Presiden Jokowi meminta para menteri untuk bisa menekan harga, bahkan hargahargakomoditastertentu, yaitudaging, minyak, dan beras, diminta harganya lebih rendah dari sekarang. ”Sebagaicontoh, dagingsekarang sekitar Rp120.000/kg, Presiden meminta untuk bisa diturunkan pada saat Ramadan dan Lebaran itu di bawah Rp80.000/kg,” kata Pramono.

Tentunya penurunan harga itu harus ada upaya, terutama bagi birokrasi yang memberikan perizinan di kementerian tertentu. Presiden bahkan memerintahkan agar siapa pun birokrat yang mempersulit izin, memperlama izin, untuk diganti atau dicopot.

rahmat sahid

Berita Lainnya...