Edisi 27-04-2016
Partai Golkar Harus Capai Rekonsiliasi Utuh


JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akhirnya menerbitkan surat keputusan (SK) untuk kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali.

Keputusan ini sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa kepengurusan Golkar, sekaligus mengisi kekosongan kepengurusan partai tersebut. Kepengurusan baru ini merupakan hasil rekonsiliasi yang melibatkan dua kubu Golkar.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyerahkan SK bernomor M.HH-04.AH. 11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus DPP Partai Golkar Masa Bakti 2014-2019 kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham di Jakarta kemarin.

”Ini adalah kepengurusan setelah kedua kelompok melakukan pembicaraan intens, maka kepengurusan ini mengakomodasi kubu Bali maupun kubu Ancol,” kata Yasonna saat menggelar konferensi pers. Susunan pengurus yang tertulis di surat keputusan tersebut yakni Aburizal Bakrie (ARB) sebagai ketua umum, Idrus Marham sebagai sekjen, dan Bambang Soesatyo sebagai bendahara umum.

Beberapa nama juga menjabat sebagai wakil ketua umum, yakni Agung Laksono, Zainuddin Amali, Yorrys Raweyai, Ade Komarudin, Theo Sambuaga, Sharif Cicip Soetardjo, Aziz Syamsuddin, dan Nurdin Halid. Menkumham berharap proses yang sedang berlangsung sekarang, terutama rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar pada Mei mendatang dapat menuju proses penyelesaian secara utuh dan berlanjut.

Idrus Marham menjelaskan, kepengurusan rekonsiliasi tersebut berbasis pada kepengurusan hasil Munas Bali yang sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. Dalam kepengurusan ini, kubu Munas Bali telah mengakomodasi sejumlah nama pengurus Golkar hasil Munas Ancol.

Idrus mengatakan hampir 80% pengurus Munas Ancol terakomodasi karena dari 95 nama yang diajukan pengurus Munas Ancol, 75 nama di antaranya masuk dalam susunan pengurus. ” Dari 75 nama tersebut, 51 nama masuk pengurus harian dari sekitar 339 total pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Bali,” kata dia.

Karena basisnya adalah Munas Bali, ungkap Idrus, maka kepengurusan hasil Munaslub pada 23 Mei 2016 mendatang akan melanjutkan sisa masa bakti dari kepengurusan hasil Munas Bali. ”Perlu komitmen agar tidak adalagi kecurigaandari luar. Bahwa setelah nanti tidak ada skenario lain menghadapi munaslub yang akan datang,” kata dia.

Munaslub Golkar akan digelar pada 23 Mei 2016 di Bali dengan agenda utama pemilihan ketua umum dan kelengkapan kepengurusan. Sejumlah nama yang belakangan sudah menyatakan siap maju, antara lain Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, Aziz Syamsuddin, Idrus Marham, Indra Bambang Utoyo, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Syahrul Yasin Limpo, dan Zaki Iskandar.

Idrus juga mengatakan sudah mengonfirmasi Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengenai kepastian kehadiran Presiden Joko Widodo untuk membuka Munaslub Partai Golkar.

mula akmal/ant

Berita Lainnya...