Edisi 27-04-2016
Penataan Kota Tua Makin Tak Jelas


JAKARTA - Penataan kawasan Kota Tua, Jakarta Barat semakin tidak jelas. Masih banyak pedagang kaki lima (PKL), parkir liar, serta angkutan umum yang berhenti sembarangan.

Pemprov DKI Jakarta tak memiliki pola penanganan dan mengedepankan ego sektoral dalam menyelesaikan permasalahan itu. Para PKL dibiarkan semrawut dan mengisi lima kluster secara tak beraturan. Begitu juga dengan barisan sepeda motor terparkir tidak tertata di beberapa titik seperti di Jalan Bank BNI, Jalan Kunir, dan Jalan Kali Besar Timur.

Belum lagi banyak angkutan umum yang masih ngetem atau berhenti sembarangan di depan Museum Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia, serta Stasiun Jakarta Kota. Kondisi ini menimbulkan kemacetan saat jam sibuk. Saat weekend, Kota Tua semakin penuh sesak oleh para pengunjung dari Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Sampah-sampah berserakan di setiap sudut Kota Tua.

Menurut pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga, kesemrawutan di Kota Tua merupakan bukti bahwa Pemprov DKI tidak konsisten dalam mempercantik kawasan heritage tersebut. Ego sektoral dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Pemkot Jakarta Barat membuat penataan kian amburadul.

”Artinya, butuh pimpinan tingkat atas yang turun ke lapangan seperti gubernur maupun wakilnya,” ujarnya kemarin. Keberadaan unit pelayanan teknis (UPT) di Kota Tua tidak mampu mengatasi kesemrawutan yang terjadi. UPT Kota Tua terlalu kecil untuk menjadibagian dari penataan kota. Untuk itu, perlu keaktifan campur tangan selevel wakil gubernur untuk melakukan penataan.

”Terlebih misinya kan menjadikan Kota Tua sebagai kawasan world heritage . Maka itu, orang besar dengan jabatan tinggi wajib melakukan pemantauan langsung,” katanya. Termasuk soal pengelolaan parkir dan kesemrawutan PKL, Nirwono menyarankan pimpinan tertinggi di Jakarta wajib melakukan rembuk bareng.

Cara ini dipercaya bisa menyosialisasikan wacana penataan Kota Tua menjadi rencana dalam waktu dekat. ”Masyarakat akan menjadi paham, dia akan empati dan setuju mengenai penataan Kota Tua,” ucapnya. PKL di Kota Tua, Ruslani, 49, mengatakan, sebenarnya para pedagang bersedia dipindahkan ke Jalan Cengkeh.

Namun, kondisi lahan di Jalan Cengkeh sungguh mengenaskan dan tidak nyaman untuk berdagang. Sumber air dan listrik juga tidak ada di lahan tersebut. ”Jadi, bagaimana kita cari pelanggan, pengunjung saja ogahke situ,” ujarnya. Menurut dia, ketika Joko Widodo menjabat gubernur DKI Jakarta, para PKL diberikan kuasa untuk menggelar lapaknya di beberapa kluster.

Ada satu kluster dilarang ditempati untuk berjualan karena untuk akses masuk Kota Tua. Dia ingat pesan Jokowi bahwa PKL tidak harus mengganggu ketertiban umum. ”Para pengunjung harus dijadikan raja agar bisa nyaman,” ucapnya. Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi menegaskan, penataan Kota Tua memang telah menjadi fokusnya. Dia membantah jika PKL dan parkir liar masih menjadi permasalahan di Kota Tua.

Lahan diJalan Cengkeh masih dipelajari oleh Pemkot Jakarta Barat dan Biro Hukum Pemprov DKI. Meski demikian, penataan PKL tidak lantas mengalami kemunduran. Saat ini pembangunantelahmemasuki tahaplelang perencanaan. ”Biro hukum yang tahu semua. Kalau sudah ada sinyal, kita bangun dan tata pedagangnya,” katanya.

yan yusuf

Berita Lainnya...