Edisi 27-04-2016
Penguatan Bawaslu Perlu Disertai Pembenahan


DPR dan pemerintah sepakat memperkuat posisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan pilkada. Lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk menyelesaikan gugatan pencalonan yang banyak muncul setelah pendaftaran berlangsung.

Bawaslu juga diberikan ruang untuk memberikan sanksi administrasi kepada partai politik maupun peserta pilkada yang kedapatan melakukan politik uang. Besarnya kewenangan baru Bawaslu ini harus diimbangi dengan sejumlah perbaikan dan pengawasan yang ketat.

Bawaslu harus dipastikan berjalan sesuai koridor sebagai lembaga peradilan tunggal yang dilarang untuk bermain-main dalam memutuskan satu perkara atau gugatan. ”Kewenangan harus digunakan secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Bagaimana pengambilan keputusan itu tidak di ruang-ruang tertutup tapi terbuka yang bisa dijamin akuntabilitasnya,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, kemarin.

Titi melanjutkan transparansi penting agar masyarakat juga bisa membantu mengawasi jalannya proses penyelesaian sengketa maupun pemberian sanksi bagi peserta pemilihan yang melanggar. Selain itu guna memastikan proses berjalan sebagaimana mestinya.

”Jadi keterbukaan informasi dan akses jadi tantangan yang harus ditingkatkan oleh Bawaslu,” ujarnya. Titi juga menuntut ditingkatkannya kualitas sumber daya manusia (SDM) Bawaslu agar keputusan yang diambil benar-benar kapabel dengan aturan yang berlaku.

Selain itu Bawaslu juga diminta untuk menjalin kerja sama dengan pihak terkait. ”Kalau ingin menelusuri politik uang itu kan dia follow the money, maka Bawaslu harus punya akses kepada transaksi yang menjadi domain PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” kata Titi.

Sementara itu KPU mendukung wacana penguatan Bawaslu dalam revisi UU Pilkada. Salah satu persoalan yang merepotkan KPU di pilkada lalu adalah sengketa di pengadilan yang begitu panjang. Pengalaman pilkada serentak 2015 sejumlah daerah gagal mengikuti pilkada serentak karena harus menunggu proses sengketa soal pencalonan di pengadilan selesai.

”Bahkan menjelang hari pemungutan suara (masih) ada putusan pengadilan yang kami harus laksanakan,” ujar komisioner KPU Hadar Nafis Gumay kemarin. Prinsipnya, kata Hadar, ke depan jangan terlalu banyak lembaga yang memproses sengketa pilkada dan harus dipastikan proses bisa selesai jauh hari sebelumhari pemungutansuara. ”Kalau terkait sengketa prosesnya selesai sebelum pemilihan digelar,” kata Hadar.

Meski demikian Hadar mengingatkan apabila benar hanya akan ada satu lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pencalonan pilkada maka harus dapat dipastikan mereka memutus dengan seadil-adilnya. ”Saya kira itu harus diperhatikan,” pungkasnya.

dian ramdhani

Berita Lainnya...