Edisi 27-04-2016
Poin Krusial RUU Pilkada Dibawa ke Presiden


JAKARTA – Pengesahan UU Pilkada sangat bergantung pada hasil konsultasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Konsultasi ini dilakukan karena pemerintah dan DPR belum juga mencapai kesepakatan atas sejumlah pasal yang direvisi. Paling tidak ada tiga poin krusial yang akan dikonsultasikan Mendagri kepada Presiden, yakni soal penyesuaian syarat dukungan calon independen dan calon dari partai politik (parpol), calon kepala daerah mesti mundur atau tidak dari jabatannya saat maju di pilkada, dan praktik politik uang.

Keputusan untuk berkonsultasi ke Presiden Jokowi dicapai setelah berlangsung rapat kerja lanjutan antara Mendagri dengan Panitia Kerja DPR membahas revisi UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy, jika konsultasi tersebut berjalan cepat dan Presiden dapat menyetujuinya, pembahasan revisi UU Pilkada dapat disetujui sebelum rapat paripurna penutupan masa persidangan DPR pada Kamis (28/4).

Namun jika konsultasi itu lambat, apalagi jika Presiden belum menyetujuinya, pengesahan UU Pilkada dipastikan tertunda dan pembahasan lanjutan baru bisa dilakukan akhir Mei 2016. Lukman menjelaskan, soal calon independen, pemerintah bersikukuh mempertahankan syarat minimal dukungan kepada calon kepala daerah dari jalur perseorangan sebesar 6,5- 10%. Jika pemerintah pada posisi itu, DPR meminta agar syarat calon dari parpol diturunkan menjadi 15% kursi DPRD atau 20% suara sah di pemilu.

”Karena pemerintah bersikukuh mempertahankan syarat untuk calon perseorangan, syarat calon dari parpol yang diturunkan,” kata Lukman Edy pada diskusi ”Forum Legislasi: RUU Pilkada” di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Peneliti kepemiluan dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Girindra Sandino mengatakan, keinginan DPR menurunkan syarat dukungan calon dari parpol sebagai bentuk ketakutan parpol terhadap fenomena calon independen.

Apalagi saat ini muncul ketidakpercayaan publik terhadap parpol. Juga ada kecenderungan masyarakat pro terhadap perubahan dan menolak parpol mapan. ”Kondisi ini yang membuat parpol di DPR paranoid sehingga meminta syarat pencalonan mereka diturunkan.

Motivasinya tidak jauh-jauh dari kekuasaan, apalagi bicara pilkada itu sangat strategis bagi parpol,” ujarnya kemarin. Dia juga menilai parpol tidak fair karena menekan pemerintah dengan memberi opsi yang kesannya memaksa. Menurutnya, jika syarat calon dari parpol diturunkan, seharusnya syarat bagi calon independen diturunkan. ”Tapi ini tidak, jadi di mana keadilan elektoralnya?” ujarnya.

Sementara itu, soal calon kepala daerah mundur atau tidak dari jabatannya, Lukman Edy mengatakan, UU Pilkada mengatur anggota legislatif harus mundur dari keanggotaan di DPR dan DPRD setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Padahal, menurut dia, petahana tidak harus mundur, tapi hanya mengambil cuti saat kampanye sehingga sejak ditetapkan KPU sebagai calon kepala daerah dapat memanfaatkan jabatannya untuk melakukan kampanye.

”DPR menilai persyaratan ini tidak adil sehingga mengusulkan anggota legislatif yang maju sebagai calon kepala daerah tidak perlu mundur, tapi cuti di luar tanggungan negara,” katanya. Kemudian TNI, Polri, dan pejabat sipil yang maju sebagai calon kepala daerah tidak diperkenankan dalam UU khusus, yakni UU TNI, UU Polri, serta UU ASN.

Adapun soal praktik politik uang, itu sering terjadi dan dalam pembahasan revisi UU Pilkada. Praktik ini masuk dalam kategori pelanggaran administratif. ”Sanksinya, calon kepala daerah dapat dibatalkan atau didiskualifikasi. Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk memutuskan diskualifikasi tersebut dan kemudian disetujui KPU,” sebutnya.

Sementara itu, KPU meminta aturan tentang pejabat negara seperti TNI, Polri, PNS, Pegawai BUMN dan BUMD serta anggota DPR/DPRD untuk mundur dalam revisi UU Pilkada disinkronkan dengan UU sektoralnya. Pasalnya, jika DPR dan pemerintah memutuskan untuk mengembalikan aturannya ke UU masing-masing, hal itu justru akan menghambat kerja KPU di lapangan.

”Mestinya harus disinkronkan di dalam RUU ini. Dengan kembali ke UU sektoral masingmasing, itu akan menjadi problem di lapangan karena bagaimanapun para calon akan merujuk pada UU Pilkada secara umum,” kata Komisioner KPU Juri Ardiantoro dalam diskusi di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

kiswondari/ dian ramdhani/ dita angga/ant

Berita Lainnya...