Edisi 27-04-2016
Kasus Damayanti, KPK Geledah Rumah Kepala BPJN Maluku


JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalan yang menyeret mantan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti terus bergulir.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah sejumlah tempat untuk mengumpulkan barang bukti. Kali ini menyasar Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jalan Ir M Putuhena, Wailela dan rumah Kepala BPJN IX Amran HI Mustary di Perumahan Citra Land Maluku.

Mengenai penggeledahan tersebut, berkembang informasi di KPK bahwa Amran Mustary telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut salah seorang penyidik, penetapan Amran berkaitan dengan kasus dugaan pengurusan APBN 2016 Kementerian PUPR untuk sejumlah proyek jalan di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.

Atas dasar itu KPK lantas melakukan penggeledahan di Ambon, Senin (25/4). ”Sprindik (surat perintah dimulai penyidikan)-nya sudah diteken pimpinan. Ada dua tersangka, salah satunya Amran Mustary,” kata petugas tersebut kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak belum mengonfirmasi penetapan tersangka tersebut.

Namun dia membenarkan bahwa telah dilakukan penggeledahan di dua tempat tersebut. ”Penyidik menyita enam dus dokumen dan barang bukti elektronik,” kata Yuyuk saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, tadi malam. Yuyuk mengakui KPK pada Jumat (22/4) telah menggeledah Kantor BPJN IX. ”Penggeledahan Kantor BPJN dan rumah Amran untuk mencari jejak-jejak tersangka,” tegasnya.

Disinggung kembali apakah tersangka yang dimaksud adalah Amran, Yuyuk belum mau menyimpulkan dengan dalih masih dilakukan pendalaman oleh penyidik. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menjelaskan, selain menggeledah dua tempat di Ambon, penyidik juga memeriksa lima saksi untuk tersangka Budi Supriyanto.

Pemeriksaan berlangsung di Mako Brimob, Maluku. ”Pemeriksaan maraton terhadap saksi di Mako Brimob dilakukan sejak hari ini (kemarin),” kata Priharsa. Seperti diberitakan, dalam perkara ini KPK menjerat lima tersangka. Mereka Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir selaku pemberi suap.

Kemudian Damayanti Wisnu Putranti (diduga menerima suap SGD245.700 atau setara Rp2,4 miliar dan USD72.727 atau setara Rp1 miliar), anggota Komisi V yang sudah dirotasikan ke Komisi X dari Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto (SGD305.000 atau setara Rp3 miliar), ibu rumah tangga Dessy Ariyati Edwin (SGD41.15danRp100juta), dan agen asuransi Julia Prasetyarini (SGD41.15 dan Rp100 juta).

Dalam sidang dengan terdakwa Abdul Khoir, Direktur PT SharleenRaya(JecoGroup) Hong Arta John Alfred menyebutkan ada sekitar Rp10,6 miliar yang diberikan kepada Amran HI Mustary untuk pengamanan proyekproyekPUPR. Uang itu hasil sumbangan darinya, AbdulKhoir, dan Direktur PT Cahayamas Perkasa So Kok Seng alias Aseng.

Dalam persidangan itu juga Direktur Operasional PT Intimkara Ternate Budi Liem menyebutkan ada uang Rp275 juta yang dia serahkan kepada Amran melalui rekening Khoir. Budi bahkan pernah memberikan 25 sak semen kepada Amran. Perusahaan Budi merupakan salah satu kontraktor di BPJN IX.

Namun Amran menyangkal keras kesaksian itu. ”Tidak pernah. Saya enggak pernah sampaikan (permintaan) itu,” kata Amran saat menjadi saksi dalam sidang Abdul Khoir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/4). Sementara itu, tim Konsultan Hukum Kementerian PUPR Rudy Alfonso menegaskan bahwa Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan pejabat PUPR lainnya tidak terkait sama sekali dengan perkara suap ini.

Tim hukum Kementerian PUPR sudah melakukan kroscek dan menggali data. Hasilnya, tidak ditemukan adanya setoran dari Amran ke Kementerian PUPR. ”Itu (suap) kan urusannya si Amran sama kontraktornya, sama DPR yang katanya punya aspirasi itu. Amran itu otaknya.

Coba lihat di dakwaan Abdul Khoir, kan gitu ,” katanya. Menteri Basuki, kata Rudy, baru mengenal Amran saat yang bersangkutan dilantik sebagai kepala balai pada 10 Juli 2015. Basuki tidak ada urusan apa pun dengan uang Rp8 miliar yang diklaim Amran dialokasikan untuk suksesi saat pencalonan sebagai kepala balai.

”Yang celaka kan DPR ini ngaku punya dana aspirasi kemudian ada kontraktor vendor nyetor ke DPR sekian persen. Padahal kan belum tentu dia yang menang, harus tender. Jadi soal uang urusan antara Amran dengan mereka (Khoir dkk), Menteri nggak tahu-menahu,” tandas Rudy.

sabir laluhu

Berita Lainnya...