Edisi 27-04-2016
Afirmasi Pendidikan Kejuruan Harus Diperkuat


JAKARTA – Pemerintah diharapkan berkomitmen mengembangkan pendidikan kejuruan yang setiap tahunnya menghasilkan 1,3 juta lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan 70.000 lulusan politeknik.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, jutaan lulusan SMK dan politeknik inilah yang harus diberikan afirmasi, melalui kerja sama dengan industri dan balai latihan kerja (BLK) ataupun science and techno park (STP).

”Harus ada afirmasi agar memiliki keterampilan yang cukup. Melalui cara gotong royong ini maka investment on human capital akan memberikan hasil yang nyata,” katanya pada seminar nasional ”Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Seminar dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional dan HUT ke-43 PDIP ini turut dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan dan praktisi pendidikan Indra Charismiadji. Puan melanjutkan, ada dua alasan mengapa pendidikan kejuruan dan vokasi harus diperkuat.

Pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah menjadi fenomena globalisasi di mana tantangan terberatnya adalah daya saing kualitas sumber daya manusia. Menurut dia, sebanyak 65% angkatan kerja hanya berpendidikan setara SMP, 25% setara SMA, dan sisanya 10% berpendidikan tinggi.

Kedua ialah digenjotnya pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan tol, jalur kereta api, bendungan, pembangkit listrik yang sedang dilakukan secara masif. ”Semua itu memerlukan ketersediaan tenaga kerja terampil.

Oleh karena itu, ke depan kita perlu memberikan perhatian dan penguatan yang lebih kepada pendidikan kejuruan, vokasi dan politeknik,” tuturnya. Mendikbud Anies Baswedan menyampaikan, kebijakan pendidikan saat ini memang sudah memfokuskan kepada pendidikan kejuruan. Terdapat 341 bidang kejuruan yang sudah diperkuat pemerintah untuk menghasilkan tenaga kerja terampil.

Khusus di bidang kemaritiman sudah banyak SMK kemaritiman yang bisa menjadi tenaga kerja di bidang kelautan dan kebaharian. Kemendikbud sudah bekerja sama dengan pihak industri tidak hanya untuk pelatihan, namun juga penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Indra Charismiadji berpendapat, ketika pemerintah menggemakan kemaritiman maka seharusnya pendidikan kejuruan di bidang kemaritiman diperkuat.

Tetapi masalahnya, fokus kebijakan pemerintah saat ini belum ke arah sana. Alih-alih pendidikan kejuruan kemaritiman, pemerintah malah berkutat pada SMK pertanian. ”Bagusnya kita fokuskan ke kemaritiman. Maka harus digenjot mulai dari guru hingga sarana-prasarananya,” paparnya.

Spesialisasi Pembelajaran Abad 21 ini menuturkan, yang perlu disiapkan paling awal ialah guru pendidikan kejuruan. Menurut dia, tidak banyak jumlah guru SMK karena lembaga pendidik dan tenaga kependidikan (LPTK) masih kebanjiran guru mata pelajaran biasa.

Arahan dari pemerintah pun belum ada untuk memperbanyak jumlah gurunya, padahal bisa saja praktisi berpengalaman direkrut mengajar di sekolah dan politeknik. Dia menambahkan, ketersediaan anggaran pendidikan kejuruan dan vokasi juga harus ada. Pasalnya, sekolah vokasi atau kejuruan memerlukan peralatan praktik yang harganya sangat mahal.

Kelengkapan mesin-mesin atau sarana lain bisa menunjang keterampilan siswa yang memang diarahkan siap kerja. ”Sudah tidak ada waktu lagi karena Filipina sudah menyiapkan lulusan vokasi sejak lama. Mereka juga hebat di bahasa Inggris dan hospitality sehingga bisa bekerja di negara lain,” tuturnya.

neneng zubaidah

Berita Lainnya...