Edisi 27-04-2016
AS Tantang Klaim Wilayah China


WASHINGTON – Militer Amerika Serikat (AS) menggelar operasi kebebasan navigasi terhadap 13 negara, termasuk China dan Indonesia, pada 2015. Laporan tahunan Pentagon itu dirilis kemarin.

Menurut laporan itu, operasi kebebasan navigasi itu dilakukan terhadap China, India, Indonesia, Iran, Libya, Malaysia, Maladewa, Oman, Filipina dan Vietnam. Tidak dijelaskan secara rinci berapa banyak operasi itu dilakukan pada setiap negara tersebut.

”Militer AS melakukan satu operasi terhadap Taiwan, Nikaragua dan Argentina, sehingga totalnya 13 negara,” papar laporan Pentagon setebal dua halaman, dikutip kantor berita Reuters . Operasi kebebasan navigasi melibatkan pengiriman kapalkapal Angkatan Laut AS dan pesawat militer ke wilayah-wilayah di mana negara-negara itu mencoba membatasi akses.

Tujuan operasi itu untuk menunjukkan bahwa komunitas internasional tidak menerima pembatasan semacam itu. Militer AS berulang kali melaksanakan operasi untuk menolak klaim maritim China dalam beberapa tahun terakhir. AS kembali melakukan pada 2015, saat aktivitas pembangunan pulau buatan oleh China di Laut China Selatan menyulut ketegangan di kawasan.

Kapal penghancur dengan rudal kendali AS melaksanakan patroli kebebasan navigasi dekat satu pulau buatan China di Spratly pada Oktober. Pesawat militer AS juga terbang dekat kepulauan itu meski mendapat peringatan dari China. Menteri Pertahanan (Menhan) AS Ash Carter menjelaskan, Angkatan Laut AS akan melanjutkan operasi di kawasan itu meski China mengecam patroli tersebut.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) China dalam pernyataannya menyatakan kekhawatirannya terhadap operasi tersebut. ”AS melakukan militerisasi di Laut China Selatan atas nama kebebasan navigasi dan melakukan penerbangan yang mengancam kedaulatan dan keamanan bangsa serta merusak perdamaian dan stabilitas kawasan,” papar pernyataan Kemhan China.

China mengeluarkan pernyataan itu sebagai respons atas laporan bahwa militer AS terbang dekat Scarborough Shoal atau Pulau Huangyan dalam sebutan Beijing. Huangyan merupakan pulau yang dikontrol China setelah konflik dengan penjaga pantai Filipina pada 2012.

Kepala Komando Pasifik AS Laksamana Harry Harris menyatakan, tahun ini Angkatan Laut akan meningkatkan operasi kebebasan navigasi di Laut China Selatan karena khawatir China berupaya memperluas dominasi dengan membangun fasilitas militer di sana.

Operasi kebebasan navigasi AS tahun lalu juga menantang klaim yurisdiksi China di ruang udara di atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta pembatasan yang diberlakukan pada pesawat yang melintasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Laut China Timur.

Jumlah negara-negara yang ditantang AS pada tahun lalu turun dari 2014, saat Washington menargetkan 19 negara. Itu merupakan jumlah terbesar dalam lebih dari satu dekade. Sementara, kapal perang Jepang berlayar ke pelabuhan Filipina dekat wilayah sengketa di Laut China Selatan.

Kehadiran kapal itu menegaskan peningkatan hubungan kerja sama keamanan antara kedua negara untuk menghadapi China. Ketegangan di Laut China Selatan memuncak dalam beberapa tahun terakhir, sejak China membangun pulau buatan yang mampu mendukung fasilitas militer di Laut China Selatan.

”Kapal penghancur Ise berlabuh di Teluk Subic dalam misi pelatihan navigasi,” ungkap pernyataan kapten kapal Ise, Kapten Masaki Takada, dikutip kantor berita AFP . Ini merupakan kedua kalinya dalam tiga pekan, kapal angkatan laut Jepang singgah di Subic, bekas pangkalan angkatan laut AS yang terletak 200 kilometer dari pulau yang dikontrol China.

”Kami ingin memperkuat hubungan dengan Filipina,” ujar Kapten Masaki Takada yang mengajak para wartawan mengunjungi kapal tersebut.

Syarifudin

Berita Lainnya...