Edisi 08-05-2016
Plus-Minus Pelaksanaan Pilkada Serentak


Sebagai negara demokratis, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dianggap menjadi sebuah cerminan bangsa yang berdaulat.

Selain itu, pilkada langsung juga diikat dengan payung hukum sehingga terlegitimasi. Namun, hadirnya pilkada langsung menimbulkan sejumlah masalah di antaranya praktik-praktik curang dan money politic . Hal itu mencuat dalam diskusi publik dan bedah buku, Politik Hukum Pilkada Serentak karya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Selasa (3/5), di Aula Gedung BPP Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Sejumlah tokoh turut hadir dalam acara bedah buku tersebut.

Di antara adalah Walikota Bogor Bima Arya, Direktur CSIS Philips Jusario Vermonte, dan politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko. Mengenai politik dan pilkada serentak, Direktur CSIS Phillips Vermonte mengatakan bahwa biaya politik sangatlah besar. Untuk memenuhi kebutuhan politik dan infrastruktur fisik saja dalam pilkada, terdapat sejumlah biaya yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan negara.

Dengan sejumlah biaya tersebut, efektivitas dan rasionalitas pemilih belum tentuberjalanseimbang. Ia menilai, pilkada menjadikan masyarakat atau pemilih memiliki beban berlebih. Beban yang dimaksud, pemilih diharuskan mengetahui selukbeluk calon pemimpin yang mencalonkan di daerahnya. Sementara, tak sedikit jumlah calon dalam setiap dapil yang ada.

Menurutnya, hal itu haruslah dibarengi dengan adanya bangunan politik nasional dan lokal yang terintegrasi. ”Saat ini calon pemilih seperti dibebani permasalahan dalam mengenal calon pemimpin yang hendak dipilih,” katanya. Sementara, makna dari sebuah pemilihan kepala daerah adalah upaya balas jasa. Yakni upaya untuk memilih kembali calon yang memiliki keberhasilan, dan membuang atau mendepak calon pemimpin yang tidak memiliki kapabilitas yang baik.

Permasalahannya, dalam mengenali calon pemimpin inilah rakyat sulit untuk mengetahui secara mendalam. Namun, ia pun tidak memungkiri, hadirnya pilkada serentak di antaranya akan memunculkan sejumlah manfaat. Salah satunya adalah memaksa partai politik untuk dapat menentukan koalisi sebelum pemilu digelar. Hal ini pun dinilainya sebagai koalisi yang sehat, karena partai politik telah memantau rekan koalisinya sejak jauh hari sebelum pemilu.

”Manfaatnya barangkali adalah partai politik dapat menentukan koalisi sebelum pemilu digelar,” katanya. Sementara, Walikota Bogor BimaArya mengungkapkanbahwa asumsi pilkada langsung sarat money politic menjadi relatif. Pasalnya, setiap calon kepala daerah bisa saja menekan biaya politik dalam berkampanye asal memiliki strategi dan ketahanan fisik. Ia menceritakan bagaimana penglaman dirinya saat bertarung memperebutkan kursi sebagai walikota.

Jika ditanya mengenai dana, boleh dikatakan ia tak memiliki sejumlah dana yang fantastis. Tetapi, ia memiliki strategi dan juga semangat dalam mempelajari daerah pemilihnya. Jika kedua hal ini dapat diakomodir dengan baik oleh para calon kepala daerah, maka asumsi mengenai biaya kampanye yang besar menjadi sangat relatif. ”Biaya kampanye yang besar menjadi hal yang relatif jika kita memiliki strategi dan semangat dalam memahami wilayah pertarungan,” katanya.

Imas damayanti