Edisi 15-05-2016
Penundaan Pilkada Siantar Berlanjut


MEDAN– Penundaan Pilkada Pematangsiantar dipastikan akan berlarutlarut. Pasalnya, upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pematangsiantar belum diregister oleh PTTUN Medan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) Syafrida R Rasahan mengatakan, pihaknya baru mengetahui perkara banding tersebut belum diregister setelah melakukan rapat bersama dengan Bawaslu RI, KPU Pematangsiantar dan Pemko Pematangsiantar, Kamis (12/5). “Ternyata belum diregister perkaranya di tingkat banding. Padahal, putusannya sudah lebih dari tiga bulan. PTUN Medan ternyata baru menyerahkan salinannya ke PTTUN,” kata Syafrida, Sabtu (14/5).

Syafrida menjelaskan, dengan belum diregisternya perkara banding dari KPU Pematangsiantar ini, tentu akan memakan waktu lebih lama lagi agar putusannya keluar. Apalagi, perkara pilkada di tingkat banding ini memakan waktu selama185hari.“Jikaharusdalam 185 hari ini PTTUN Medan baru bisa mengeluarkan putusan, ini artinya Pilkada Pematangsiantar akan lebih lama lagi penundaannya,” kata Syafrida.

Bawaslu Sumut akan mendesak PTTUN Medan agar segera memproses upaya hukum banding yang diajukan oleh KPU Pematangsiantar tersebut. Karena ini merupakan perkara pilkada maka harus diprioritaskan penyelesaiannya untuk mempercepat proses pelaksanaan pilkada. “Bawaslu Sumut akan menyurati PTTUN Medan meminta agar perkaranya ini diprioritaskan dan segera diputus karena pelak-sanaan Pilkada Pematangsiantar ini tidak bisa ditunda-tunda,” kata Syafrida. Selama ini, pihaknya menduga kalau perkara banding ini sudah diproses oleh PTTUN Medan.

Ternyata setelah dipertanyakan oleh KPU Pematangsiantar ke PTTUN Medan, diketahui berkasnya baru saja masuk pekan lalu. PTUN Medan ternyata tidak langsung mengirimkan berkas banding tersebut ke PTTUN Medan setelah diputus beberapa waktu lalu. “Intinya, kita akan meminta agar putusannya ini dikeluarkan jangan sampai 185 hari. Karena itu cukup lama untuk ditunggu,” ujar Syafrida. Ketua KPU Pematangsiantar Mangasitua Purba membenarkan bahwa perkara banding yang diajukanolehpihaknya itubelum diregister oleh PTTUN Medan. Alasannya, berkas tersebut baru diterima oleh PTTUN dari PTUN Medan.

“Proses hukumnya jadi lama, tapi kita sudah sampaikan ke Bawaslu dan juga KPU Sumut bahwa perkara banding ini perlu sama-sama didorong untuk diselesaikan secepatnya,” ungkapnya. Saat ditanya apakah KPU Pematangsiantar akan kembali melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) jika nanti kalah dalam upaya hukum banding, Mangasi menyatakan akan melihat situasi dan kondisi usai putusan nanti.

“Ya kita lihat nanti, kalau kalah bisa kasasi. Itu tergantung situasinya nanti,” tandasnya. Jika KPU Pematangsiantar kembali melakukan upaya hukum kasasi, penundaan Pilkada Pematangsiantar ini akan terus berlanjut. Bahkan, pesta demokrasidikotainiterancamtidak akan terlaksana pada 2016 ini.

Panggabean hasibuan


Berita Lainnya...