Edisi 15-05-2016
Warga Masih Apatis Terhadap Sensus Ekonomi


SENSUS ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun sekali oleh pemerintah dianggap sebagian masyarakat sebagai sesuatu yang kurang bermanfaat.

Masih banyak masyarakat yang kurang memahami manfaatnya. Terbukti, petugas sensus ekonomi kesulitan dalam mendapatkan data usaha dari masyarakat. Tak jarang, petugas sensus ekonomi beradu argumen dengan masyarakat hanya untuk mendapatkan data usaha dari masyarakat tersebut. Petugas sensus ekonomi Kelurahan Titi Rante, Medan Baru, Rinto Tambunan mengungkapkan, sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terlalu singkat.

Dari pantauannya, 90% masyarakat baru mengetahui adanya sensus penduduk itu di saat petugas sensus melakukan pendataan. Hal itu menyebabkan petugas sensus ekonomi kesulitan melakukan pendataan. “Memang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjelaskan kepada masyarakat tujuan dari sensus ekonomi ini. Namun, ada saja masyarakat yang merasa tidak ada manfaat untuk masyarakat dari sensus ekonomi ini. Tidak jarang pula, kita beradu argumen dengan masyarakat,” paparnya kepada KORAN SINDO MEDAN,kemarin.

Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa sensus ekonomi ini berkaitan dengan pajak. Sehingga saat didata, masyarakat menolak karena dikhawatirkan usaha masyarakat tersebut akan dikenakan pajak. Padahal, sudah ada Undang-Undang Nomor 16/1997 tentang Statistik yang melindungi data usaha yang didata oleh petugas sensus ekonomi tersebut. “Di kertas pendataan itu sudah tertera undang-undang tersebut dan bahkan di surat tugas kami juga ada undang-undang itu. Namun, tetap saja masih ada masyarakat yang takut untuk dilakukan sensus ekonomi ini,” kata Rinto.

Petugas sensus ekonomi sendiri hanya membutuhkan kejujuran dari masyarakat untuk dilakukan pendataan. Kejujuran dari masyarakat itulah yang dijadikan senjata satu-satunya bagi petugas sensus penduduk untuk menjalankan tugasnya. Terlebih lagi, untuk mendata usaha masyarakat yang bergerak di bidang online. Tidak mudah bagi petugas sensus ekonomi untuk mendata itu.

“Kami cuma berharap kejujuran dari masyarakat sajalah. Dengan menanyakan, infonya, Bapak-Ibu punya usaha online ya. Umumnya mereka jawab jujur dan masih ada juga masyarakat yang tidak jujur,” paparnya. Di saat melakukan pendataan itu, petugas sensus menanyakan usaha masyarakat itu bergerak di bidang apa, apakah sudah memiliki badan usaha, berapa omzetnya, dan lainnya. “Pertanyaan kami standar saja yang berkaitan dengan bidang usaha. Namun, tetap saja masih ada yang ragu dan bahkan tidak percaya dengan petugas sensus. Padahal, kami dilengkapi dengan surat tugas, rompi, dan topi khas untuk petugas sensus ekonomi,” ungkapnya.

Rinto mengaku telah mendata lebih dari 70 usaha masyarakat di Kelurahan Titi Rante. Dia optimistis dapat mendata lebih banyak lagi ke depannya. “Sensusnya dilakukan mulai 1 Mei hingga 31 Mei nanti. Saya dapat jatah dua blok sensus dan sekarang baru satu blok sensus yang telah selesai atau 70 orang telah saya data. Tinggal satu blok lagi,” ujarnya. Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka) Medan Baru Usmansyah mengungkapkan, walau sensus ekonomi ini bukan lagi barang baru, tetap saja ada masyarakat yang beranggapan bahwa pendataan yang dilakukan oleh petugas sensus ekonomi hanya untuk membuangbuang waktu.

Bahkan, ada masyarakat yang memiliki disiplin ilmu yang tinggi malah menasehati petugas sensus ekonomi bahwa yang pendataan yang dilakukan petugas sensus ekonomi ini tidak bermanfaat. “Ada yang seperti itu. Masyarakat yang katanya punya ilmu tinggi malah terbalik menceramahi petugas sensus kami,” ungkapnya. Masyarakat masih merasa apatis dengan pemerintah. Terlebih lagi, usaha yang dimiliki oleh pengusaha besar.

Usmansyah mencontohkan perusahaan minimarket. Minimarket yang saat ini sedang menjamur di Kota Medan malah yang banyak menolak kehadiran petugas sensus ekonomi. Para karyawan minimarket itu beralasan pihaknya tidak bisa memberikan data usaha minimarket itu sebelum ada perintah dari atasannya di pusat. “Seperti Indomaret dan Alfamidi serta Alfamart itu. Mereka menolak kehadiran petugas sensus. Untungnya, sekarang Alfamidi dan Alfamart sudah mau didata. Karena kami sudah minta suratnya dari pusat. Tinggal Indomaret di Kecamatan Medan Baru yang belum,” ujarnya.

Usmansyah menambahkan, kendala-kendala seperti itulah yang sering dilaporkan oleh petugas sensus ekonomi kepada koordinatornya. Namun, pihaknya tetap meyakinkan petugas ekonomi bahwa tugas yang mereka lakukan itu sudah benar karena itu merupakan program pemerintah. “Kita sendiri tetap optimis dalam menjalankan tugas ini,” ujarnya.

Kepala Regional Indomaret wilayah Sumut Roy Panggabean mengakui setiap petugas sensus ekonomi yang melakukan pendataan ke gerai-gerai Indomaret akan diarahkan ke kantor pusat Indomaret, Tanjung Morawa. Tujuannya agar petugas sensus ekonomi itu mendata dari satu sumber. “Memang, kita arahkan ke Tanjung Morawa semua karena karyawan kita masih kurang mengerti. Banyak anak-anak yang belum memahami data-data kita,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga menerangkan, ke depannya BPS harus meningkatkan sosialisasi jauhjauh hari sebelum sensus ekonomi ini dilakukan. Tujuannya untuk meminimalisasi masyarakat yang apatis terhadap sensus ekonomi ini. Terlebih lagi, belakangan ini muncul pesan berantai yang menyatakan agar masyarakat berhatihati dengan oknum petugas sensus ekonomi. Oknum petugas sensus ekonomi hanya sebagai modus untuk bisa melakukan aksi kriminal di rumah masyarakat yang dikunjungi.

“Sosialisasinya harus ditingkatkanlah. Kalau bisa, beberapa bulan sensus ekonomi dilakukan, BPS sudah melakukan sosialisasi, baik di media maupun melalui spandukspanduk. Bagi sebagian masyarakat mungkin menganggap sensus itu sangat mengganggu dan bahkan sebagai modus penipuan. Karena kebetulan, belakangan ini banyak kasus penipuan yang terjadi,” paparnya.

Dicky irawan


Berita Lainnya...