Edisi 15-05-2016
Pemprov Hanya Sertifikasi 192 Aset


SEMARANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah tahun ini hanya menargetkan sertifikasi aset sebanyak 192 bidang tanah.

Padahal, hingga kini masih ada sebanyak 3.642 bidang tanah yang belum tersertifikat. kerja perangkat daerah (SKPD) pengguna sebanyak 9.294 bidang. Dari jumlah tersebut, yang sudah bersertifikat 5.652 bidang dan yang belum bersertifikat 3.642 bidang. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah Hendri Santosa mengatakan, untuk mengamankan aset tanah tersebut, pada tahun anggaran 2016 dilakukan program proses penyertifikatan terhadap 192 bidang.

“Selain itu, juga dilakukan pemagaran dan pematokan aset-aset yang ada di bawah pengelolaan SKPD pengguna,” ungkapnya kemarin. Aset tanah yang berhasil diamankan, di antaranya tanah eks Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di atas sertifikat hak milik nomor 4 atas nama Widarso yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kota Semarang seluas sekitar 29.500 meter persegi yang dikaveling dan dijual oleh oknum berinisial S.

“Upaya yang telah dilakukan antara lain rekonstruksi pengembalian batas, pelaporan tindakan pencurian pagar dan penyerobotan tanah kepada Kepolisian serta proses mediasi dengan ahli waris Widarso untuk pembuatan akta pelepasan hak atas tanah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” kata Hendri. Pihaknya juga berhasil melakukan penanganan tanah eks Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Desa Muktiharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang seluas sekitar 20.070 meter persegi atas nama Koestidjo, mantan Kakanwil Depdikbud Jawa Tengah.

DPPAD juga menemukan tanah yang tidak diketahui pemiliknya dan diindikasikan milik Pemprov Jawa Tengah di Jalan Usman Janatin, Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang. Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi mendorong pemerintah agar melakukan sertifikasi terhadap semua aset yang belum ada sertifikatnya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. “Sebab, jika hanya klaim tanpa ada bukti konkret maka akan jadi persoalan di waktu mendatang,” ujarnya. Selain itu, pemerintah diminta mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki bisa mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD).

Amin fauzi

Berita Lainnya...