Edisi 15-05-2016
Stop Polemik, PSSI Harus Kerja Keras


SEMARANG - Keputusan FIFA yang mencabut sanksi PSSI disambut suka cita oleh sejumlah klub profesional di Jawa Tengah. Setelah pencabutan ini, PSSI dimintai menyudahi polemik dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Federasi sepak bola di Tanah Air itu harus menjalankan tugas-tugasnya dengan mempersiapkan tim nasional (timnas) SEA Games 2017 yang kian dekat. “Stop polemik dengan pemerintah, saatnya bekerja. Ini berkaitan dengan tim nasional ke bawah, kompetisi profesional, amatir dan lainnya,” kata CEO Persijap Jepara M Said Basalamah kemarin. Said menyarankan, sebaiknya turnamen Indonesia Soccer Championship (ISC) Seri A dan B yang sudah berjalan ini tidak diubah menjadi kompetisi resmi.

Meski pada pertemuan dengan penyelenggara turnamen dan manajemen klub sebelumnya, kompetisi ini dalam perjalanannya bisa menjadi kompetisi resmi jika pembekuan PSSI dicabut. Jika hal ini diterapkan, dia yakin akan banyak klub yang akan menolak karena tim sudah nyaman menjalankan kompetisi, meski tanpa ada promosi dan degradasi. “Sebaiknya jangan diubah kompetisi resmi, ini bukan solusi yang baik,” ucapnya.

Pihaknya juga mendorong agar pengurus PSSI segera merespons desakan dari voters yang menginginkan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. PSSI tidak bisa menolak keinginan voters jika memenuhi 2/3 dari jumlah total pemilik suara, yang terdiri dari klub, Asosiasi Provinsi (Asprov), dan asosiasi pemain serta pelatih. “Apa pun yang terjadi, harus dikembalikan kepada statuta FIFA. Keinginan voters itu harus dijalankan sepanjang surat yang dilayangkan sah, dan PSSI tidak bisa menolak,” katanya.

Sejauh ini, sudah ada 87 voters yang telah melayangkan surat resmi ke PSSI meminta digelarnya KLB. Jumlah itu telah melebihi 2/3, karena minimal 71 voters dari 106 suara. Mereka mendesak KLB lantaran Ketua Umum PSSI La Nyala Mattalitti sedang berhalangan. Namun, keinginan voters untuk segera digelar KLB masih jauh panggang dari api. “Nada-nadanya PSSI akan menolak KLB. Alasannyapemerintahterlaluikutcampur soal ini,” kata Ketua Asprov PSSI Jateng Johar Lin Eng. Johar mengaku sangat kecewa jika PSSI Pusat nantinya menolak KLB karena mengabaikan kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah, setelah mencabut surat pembekuan terhadap PSSI.

“Jika tidak menggelar KLB, kemungkinan pemerintah akan membekukan lagi PSSI. Polemik kembali muncul lagi, jika kesempatan ini tidak diakomodir PSSI,” papar Johar. Dari Batang, Manajer Persibat Ahmad Dahlan berharap ke depan tata kelola sepak bola ke depan harus dibenahi lagi agar tidak kembali disanksi FIFA, sebagai imbas dibekukannya PSSI oleh pemerintah.

“Pengurus PSSI harus lebih transparan dan akuntabel, dalam menjalankan kompetisi. Kami dari klub, siap membantu PSSI. Soal KLB, kami ikut melayangkan surat resmi kepada PSSI bersama klub lainnya,” ucapnya. Salah satu pemain PSIS, Andreantono Ariza mengaku sudah rindu atmosfer kompetisi resmi. Semua pemain berharap ada kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI, bukan turnamen dengan durasi yang pendek. “Sebagai pemain, tentu kami berharap bisa memperkuat tim nasional,” ujarnya.

Siap Temui Menpora

Keputusan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mencabut sanksi bagi Indonesia menggelorakan kembali semangat publik Tanah Air. Kerinduan menyaksikan kompetisi resmi bergulir dan kiprah tim nasional perlahan terobati. PSSI pun siap menjalin komunikasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Pertemuan dengan Menpora diharapkan dapat menyelesaikan seluruh persoalan sepak bola Indonesia.

Putusan FIFA yang mencabut sanksi Indonesia bagi PSSI adalah momentum untuk menggerakkan kembali roda organisasi. “Kami sudah diundang KONI Pusat di mana beberapa anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI juga hadir. Intinya, KONI akan berusaha memfasilitasi pertemuan PSSI dengan Menpora,” ujar Wakil Ketua UmumPSSIErwinDwiBudiawa di Jakarta kemarin. Erwin menuturkan, sebelum pertemuan digelar, PSSI akan terlebih dulu menunggu kedatangan dua delegasinya yang hadir dalam Kongres FIFA di Meksiko City, Meksiko.

Mereka Wakil Ketua Umum Hinca Pandjaitan dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Azwan Karim. Hasil rapat Kongres FIFA, terutama mengenai pencabutan sanksi bagi Indonesia, akan menjadi bahan untuk disampaikan kepada Menpora, termasuk program-program PSSI mendatang. Seperti diberitakan, FIFA akhirnya mencabut sanksi untuk Indonesia yang diberlakukan sejak 30 Mei 2015. Pengumuman berakhirnya sanksi itu disampaikan Presiden FIFA Gianni Infantino pada kongres tahunan ke-66 FIFA di Meksiko, Kamis (13/5) malam.

Direktur Hukum PSSI Aristo Pangaribuan menegaskan bahwa komunikasi dengan Menpora tak lain agar seluruh persoalan sepak bola Indonesia dapat terselesaikan. Komunikasi tentunya harus sesuai dengan statuta PSSI, AFC, dan FIFA. “Kami berharap tidak ada lagi sekat-sekat dengan pemerintah karena tujuan kita sama, yakni membangun sepak bola berprestasi,“ kata Aristo dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya FM di Jakarta kemarin.

Aristo mengungkapkan, sejak Menpora mengeluarkan surat keputusan (SK) nomor 01307 tentang pengenaan sanksi administrasi terhadap PSSI, induk olahraga sepak bola ini praktis tidak bisa menjalankan roda organisasi. Lebih parah, SK pembekuan itu akhirnya berujung pada sanksi dari FIFA. “Setelah setahun (pembekuan), kerusakan banyak terjadi dan memang tugas berat ada di pundak PSSI,” ucapnya.

Dia menjelaskan, untuk mewujudkan keberhasilan sepak bola Indonesia butuh dukungan seluruh stakeholders, termasuk pemerintah. Meskipun PSSI punyaindependensi, koordinasi dengan seluruh pihak adalah hal yang tak bisa dihindarkan. ”(Posisi) pemerintahdimana, PSSIdi mana, supaya tidak tumpang tindih,” kata dia. Menurut Aristo, dalam waktu dekat agenda yang akan dijalankan PSSI adalah menggelar kongres tahunan di Balikpapan pada 1 Juni.

Selain itu, delapan agenda timnas antara lain AFF Futsal Club Championship di Myanmar pada 10–16 Juli, AFF Womens Championship di Myanmar, 26 Juli–4 Agustus, dan AFF U-16 di Kamboja pada 10–23 Juli. Adapun dua agenda timnas senior Indonesia di Piala AFF adalah Kualifikasi Piala AFF di Kamboja, 13–22 Oktober, dan putaran final Piala AFF 2016 di Myanmar dan Filipina, 19 November–17 Desember. Juru bicara Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengakui pencabutan sanksi FIFA patut disyukuri.

Namun dia mengingatkan bahwa pekerjaan rumah PSSI dalam membenahi sepak bola Indonesia masih banyak. Pembenahan meliputi hal-hal di dalam maupun di luar lapangan. Gatot mengatakan, pekerjaan rumah itu seperti transparansi anggaran organisasi. Selain itu tata kelola sebuah pertandingan juga perlu dilakukan. ”Bagaimana misalnya kejelasan seorang pemain luar negeri bisa merumput hingga membina hubungan yang harmonis antara PSSI sebagai regulator dengan klub sebagai peserta. Jadi ada sinergi, tidak hanya hubungan organisasi, simpul bagaimana hubungan regulator dan klub,” paparnya.

Pengamat sepak bola Akmal Marhali menekankan, terpenting dalam perbaikan organisasi adalah ketegasan dalam menegakkan aturan. Jangan lagi ada keputusan yang diawali karena perasaan suka dan tidak suka terhadap klub maupun anggota. “Artinya tidak ada lagi toleransi terhadap aturan yang ada. Seperti permasalahan dualisme klub, artinya diselesaikan secara hukum atau musyawarah,” kata Akmal.

Arif purniawan/ decky irawan jasri/ dian ramdhani

Berita Lainnya...