Edisi 21-05-2016
Penerima Hibah Tak Wajib Berbadan Hukum


KUDUS - Kalangan DPRD Kabupaten Kudus menyambut gembira turunnya Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 terkait penerima hibah tidak wajib berbadan hukum.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kudus Yusuf Roni mengatakan pengaturan dana hibah juga sudah jelas setelah adanya peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. “Tentu ini menjadi harapan masyarakat yang sempat terhambat tahun lalu.

Angin segar untuk yang mengajukan bantuan ke pemda,” ujarnya. Namun, tentu pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana aturan lebih lanjut untuk aturan-aturan tersebut. Kemudian, pihak Dewan membahas lalu merumuskan sehingga menjadi sebuah kebijakan.

“Diharapkan kalaupun tidak masuk dalam PAPBD 2016, maka bisa menemukan formula yang tepat sehingga bisa masuk ke dalam APBD 2017. Selanjutnya, kita mengundang mitra kerja dari masing-masing komisi untuk pelaksanaannya,” ungkapnya.

Secara awal, pihaknya membaca dalam aturan itu disebutkan bahwa penerima dana hibah kini tidak perlu lagi harus berbadan hukum. Cukup dengan surat keterangan tempat organisasi penerima hibah di daerah (domisili) dari desa/ kelurahan.

“Dalam Pasal 7 Permendagri 14 Tahun 2016 dituangkan secara jelas hal itu. Sehingga tidak ada alasan bagi eksekutif untuk tak berani mengalokasikan,” katapolitikusPDIPitu. Meski demikian, Yusuf menyatakan tidak mau menunjukkan sikap grasa-grusu.

“Prinsip kami, pertama adalah DPRD memfasilitasi dana hibah untuk masyarakat. Yang berwenang itu tetap ek-sekutif,” tandasnya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kudus Edy Kurniawan menambahkan proses penganggaran dan pencairan dana hibah ini akan dikonsultasikan dulu dengan pihak eksekutif.

“Permendagri terbaru memang sudah terbit. Barangnya sudah ada, tapi tafsir-tafsir dan perintahnya itu juga harus jelas. Jangan sampai bermasalah di kemudianhari. DPRD tetapakan mengawal proses pencairan dana hibah untuk masyarakat,” ujar Edy Kurniawan.

Politikus Partai Demokrat ini menyatakan pernah jadi sasaran kekecewaan masyarakat karena tahun lalu pernah menganggarkan bantuan hibah untuk jalan tani dan saluran irigasi pada beberapa kelompok tani. Namun, akibat adanya UU pemerintah daerah tentang penerima hibah harus berbadan hukum maka hibah tersebut tidak bisa disalurkan.

“Sekarang kita kabarkan dulu pada mereka, bahwa ada kabar baru untuk penerima hibah. Sekarang lebih dipermudah ,” ucap Eddy. Kepala Bagian Humas Pemkab Kudus Putut Winarno mengaku belum mendapat petunjuk terkait dengan turunnya Permendagri tersebut.

“Sampai saat ini kita belum mendapatkan arahan dari TAPD (tim anggaran pemerintah daerah). Jadi belum bisa menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan pencairan hibah sesuatu dengan Permendagri 2016 itu,” kata Putut Winarno.

MSH

Berita Lainnya...