Edisi 03-06-2016
Bank Dunia Kucurkan Pinjaman Program


JAKARTA – Pemerintah berencana menarik pinjaman dari Bank Dunia atau World Bank senilai USD400 juta atau setara dengan Rp54,4 triliun (kurs Rp13.500 per dolar Amerika Serikat).

Langkah tersebut bertujuan untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Hingga akhir April, defisit anggaran tercatat sebesar Rp158,3 triliun atau setara 1,24% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit tersebut terjadi lantaran belanja negara yang sudah dihabiskan oleh pemerintah sebesar Rp544,8 triliun tidak diimbangi dengan pendapatan negara yang tercatat hanya Rp386,5 triliun.

”Pinjaman akan digunakan untuk pembiayaan defisit anggaran dalam bentuk pinjaman program,” kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta kemarin. Bambang mengatakan, program yang diajukan oleh pemerintah untuk memperoleh pinjaman tersebut adalah reformasi fiskal yang berkaitan dengan aspek perpajakan.

Dia menuturkan, pinjaman tersebut diperoleh karena Bank Dunia menganggap Indonesia melakukan reformasi fiskal secara konsisten. ”Jadi, ini bukan project loan tapi fiscal reform yang sudah dilakukan pemerintah menjadi trigger dari pencairan pinjaman,” ujar Bambang. Direktur Portofolio dan Strategi Utang Kementerian Keuangan Scenaider Siahaan mengatakan, pinjaman dari Bank Dunia merupakan jenis pinjaman yang produktif.

Pasalnya, pinjaman tersebut akan membantu pembangunan infrastruktur dalam kaitannya menarik perpajakan. Bambang menambahkan, penarikan pinjaman tersebut sudah masuk dalam perhitungan pelebaran defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan dari 2,15% menjadi 2,48%. Dari pelebaran defisit itu, pemerintah akan menambah pembiayaan sebesar Rp40 triliun.

”Dari jumlah itu, sebagian dipenuhi oleh SAL (Sisa Anggaran Lebih) sebesar Rp19 triliun,” sambungnya. Dia menambahkan, program loan itu memang diterimanya secara tunai sehingga dapat membiayai defisit. Akan tetapi, dalam skema itu Pemerintah Indonesia harus melakukan kegiatan reformasi perpajakan terlebih dahulu agar dananya bisa cair.

”Semua kegiatan pemerintah yang memerlukan dana akan masuk dalam APBN dulu baru kemudian dicari pendanaan,” ujarnya. Meski pada prinsipnya Bank Dunia sudah menyetujui, Scenaider mengatakan, pemerintah masih menegosiasikan persyaratan bersama dengan Bank Dunia, termasuk soal tenor, suku bunga, dan lain-lain.

Namun, dia menyatakan bahwa pinjaman dari Bank Dunia biasanya berbunga rendah. ”Kalau negosiasi bisa cepat selesai dan penarikan bisa tahun ini, kita bisa tarik untuk tambahan pembiayaan,” sambungnya. Kepala Perwakilan Bank Dunia Rodrigo Chaves menyatakan, pihaknya telah menyetujui pinjaman USD400 juta kepada Indonesia untuk mendanai program reformasi perpajakan. Bank Duniamenilai, jikadibandingkandengan negara lain, rasio pendapatan Indonesia masih rendah yakni baru 13,1% terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara rasio pajak terhadap PDB hanya 10,8%.

”Pengumpulan pajak di Indonesia saat ini diperkirakan hanya setengah dari potensi pajak yang ada,” imbuhnya. Rendahnya penerimaan pajak, menurut Rodrigo, membuat belanja negara kurang menopang rencana pembangunan. Dia menilai, rasio belanja negara terhadap PDB Indonesia relatif rendah karena hanya 16,9%. Rasio ini lebih kecil dibanding rata-rata rasio belanja di negara berpenghasilan menengah di Asia sebesar 28%.

rahmat fiansyah/ kunthi fahmar sandy