Edisi 03-06-2016
Kementerian ESDM Cari Solusi di Luar Pengadilan


JAKARTA- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya agar sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menimpa 11 perusahaan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi III tidak harus melalui pengadilan pajak.

Sebab, penyelesaian melalui pengadilan dinilai memakan waktu dan membebani perusahaan. ”Jadi, kita tidak bisa langsung seperti ini (ke pengadilan), kita harus bicara baik-baik. Karena sebagian besar PKP2B Generasi III itu pergi ke pengadilan pajak. Coba kita cari solusi bagaimana supaya tidak usah pakai pengadilan pajak,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, di Jakarta kemarin.

Bambang mengatakan, upaya mencari solusi atas sengketa pajak tanpa melalui pengadilan pajak tersebut saat ini masih dibicarakan dengan Kementerian Keuangan. Namun, dia mengakui sampai saat ini belum ada kata sepakat antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan mengenai bagaimana bentuk penyelesaian yang paling dapat diterima oleh kedua belah pihak.

”Belum disepakati. Ini yang masih kita bicarakan,” ujarnya. Sengketa ini berawal dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 144 Tahun 2000 yang menyatakan batu bara tidak termasuk barang kena pajak. Padahal dalam kontrak PKP2B Generasi III dinyatakan batu bara termasuk kategori barang kena pajak.

Semenjak rezim pajak itu muncul, terjadi ketidakpastian bagi pelaku usaha. Hal ini lantaran tidak semua PKP2B Generasi III bisa mendapatkan restitusi pajak. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Pandu Sjahrir mengungkapkan, jumlah kelebihan pajak dari 11 perusahaan PKP2B Generasi III itu sekitar Rp1,5 triliun.

”Kami sudah melayangkan surat secara resmi ke Dirjen pajak. Karena ada pergantian di Ditjen Pajak, maka kami mengulangi mengirim surat. Sepertinya kantor Pajak tidak punya uang untuk restitusi ini,” ujar Pandu beberapa waktu lalu.

ant