Edisi 03-06-2016
Pemerintah Pertanyakan Penilaian Terbaru S&P


JAKARTA– Pemerintah mempertanyakan hasil penilaian terbaru lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor’s (S&P) yang belum juga memberikan peringkat layak investasi (investment grade) kepada Indonesia.

”Terus terang kami agak mempertanyakan karena alasan S&P ini kebanyakan sama dengan alasan-alasan sebelumnya, jadi kami melihat tidak ada sesuatu yang baru,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, kemarin. Bambang mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini lebih baik dari kebanyakan negara maju dan berkembang yang mendapatkan imbas dari perlambatan perekonomian global.

Bambang menambahkan, kondisi rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia maupun pengelolaan pembiayaan pemerintah dari pinjaman juga dalam kondisi baik, bahkan lebih baik dari negara-negara yang telah mendapatkan peringkat layak investasi.

”Kalau yang digunakan adalah rasio utang atau jumlah pinjaman, sekali lagi standar negara-negara yang sudah mendapat invesment grade banyak yang debt to GDP rasionya jauh di atas kita, defisitnya pun di atas kita. Jadi terus terang, saya agak mempertanyakan S&P ini,” ujarnya.

Bambang bahkan menegaskan investor portofolio tidak terlalu terpengaruh dengan penilaian S&P karena mereka tetap merespons dengan baik rencana pemerintah untuk menerbitkan obligasi berdenominasi euro dalam waktu dekat. ”Kebetulan tim kita lagi ada di Eropa untuk roadshow euro bond.

Begitu tanggapan S&P keluar, tanggapan investor adalah mereka tidak mempedulikan hitungan itu, dan berpendapat surat utang Indonesia adalah surat utang yang layak setara dengan investment grade,” jelasnya. Sebelumnya, lembaga pemeringkat internasional S&P dalam publikasi terbarunya belum memberikan peringkat investment grade atau layak investasi kepada Indonesia pada Juni 2016.

Lembaga pemeringkat yang bermarkas di New York, AS, itu menekankan bahwa kinerja instrumen fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah belum begitu membaik, baik yang telah berjalan secara rutin maupun secara struktural.

Namun, S&P memuji kerangka penyusunan instrumen fiskal Indonesia, yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas dari belanja pemerintah dan pada akhirnya memberikan manfaat ekonomi dari instrumen fiskal sesuai ekspektasi. Oleh karena itu, S&P memberikan peringkat BB+ untuk peringkat surat utang jangka panjang dan B untuk surat utang jangka pendek.

Prospek untuk peringkat jangka panjang bagi Indonesia adalah positif. S&P menekankan jika kerangka fiskal yang sudah disusun pemerintah mampu diiringi dengan perbaikan performa fiskal, dengan penurunan defisit anggaran dan jumlah pinjaman, tidak menutup kemungkinan peringkat Indonesia akan naik.

Di bagian lainb, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengapresiasi penetapan peringkat utang Indonesia pada level BB+/positive outlook pada 1 Juni 2016 oleh S&P. Menurut Franky, lembaga pemeringkat tersebut mengakui upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk melakukan reformasi struktural di antaranya pemotongan subsidi dan perbaikan layanan perizinan investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meski belum memberikan peringkat investment grade atau layak investasi kepada Indonesia.

”Kami tetap menghormati keputusan mereka, apalagi perbaikan iklim investasi juga telah dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan. Selain hal tersebut mereka juga menilai berbagai hal termasuk di antaranya dari sisi kerangka kerja fiskal, utang pemerintah, maupun beban fiskal,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Franky mengakui peringkat yang ditetapkan oleh S&P belum memenuhi investment grade seperti dua lembaga pemeringkat lainnya yakni Moody’s dan Fitch Ratings yang telah menempatkan Indonesia dalam posisi layak investasi. Ia berpendapat, dengan kondisi perekonomian global yang ditandai dengan anjloknya harga minyak serta revisi pertumbuhan global, afirmasi peringkat yang dilakukan oleh S&P tetap bermakna positif.

BKPM sendiri, lanjut Franky, akan terus mengoptimalkan pemanfaatan PTSP di daerah. Salah satunya adalah bersama Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga terkait lainnya, membuat standar pelayanan dan penyederhanaan perizinan bagi PTSP di daerah.

rahmat fiansyah/ant