Edisi 03-06-2016
UU Migas Harus Perkuat Peran NOC


JAKARTA – Sejumlah kalangan meminta agar revisi Undang- Undang (UU) Migas segera disahkan. Langkah ini dinilai bisa menjadi salah satu cara untuk memperkuat perusahaan minyak nasional (NOC) agar semakin memiliki kewenangan mengelola migas.

Pembahasan UU Migas yang barujugasebaiknyameniadakan rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus bidang migas karena tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). ”Jika tidak, maka UU Migas yang baru nanti akan senasib dengan UU saat ini. Hari ini disahkan, besok langsung dilakukan judicial review.

Yang saya tahu beberapa LSM sudah siap melakukan gugatan kepada MK jika ada BUMN Khusus,” kata pengamat ekonomi energi Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya di Jakarta kemarin. Pernyataan tersebut terkait upaya penguatan perusahaan minyak nasional (National Oil Company/NOC) yakni Pertamina.

Menurut Berly, jika keberadaan BUMN Khusus dipaksakan, tidak hanya lemah secara hukum tapi juga sangat lemah secara finansial dan bahkan menyebabkan kerugian. Keberadaan BUMN Khusus membuat cadangan migas Indonesia tidak bisa dicatatkan di Pertamina, sehingga potensi monetisasi tidak bisa segera terwujud.

”Lebih jauh, Pertamina juga tidak bisa melakukan ekspansi,” katanya. Dalam konteks itu pula, Berly mendesak DPR agar UU Migas yangbarusegera menjadikanPertamina sebagai NOC yang memegang kuasa tambang. Sedangkan, SKK Migas sendiri bisa berada di bawah unit Pertamina.

Dengan berada di bawah Pertamina, SKK Migas bisa melakukan tugas untuk menyelesaikan kontrak dengan pihak asing. Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu sependapat bahwa RUU Migas memang harus segera disahkan. UU yang ada saat ini sudah sangat liberal, dan terlalu berpihak pada kepentingan asing.

Padahal, di sisi lain semangat Komisi VII justru sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, ayat 1, 2, dan 3. ”Untuk itulah Komisi VII ingin mengembalikan Pertamina seperti masa lalu,” katanya.

yanto kusdiantono/ ant