Edisi 12-06-2016
Perbesar Basis Pembayar Pajak untuk Pembangunan


BANDUNG – Kebijakan pemerintah menerapkan pengampunan pajak atau tax amnesty akan membantu menambah pendapatan negara. Namun langkah tersebut tidak menyelesaikan kebutuhan pendanaan untuk membangun Indonesia.

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, tax amnesty kebijakan yang baik, apalagi kebutuhan untuk meningkatkan pemasukan pajak memang sangat besar sebagai akibat minimnya penerimaan negara. Namun adanya tax amnesty tidak serta merta menyelesaikan atau bisa memenuhi kekurangan anggaran untuk pembangunan. Nilai pajak yang akan diterima dari kebijakan pengampunan ini tidak cukup besar. Potensi dana masuk sebesar Rp2.000 triliun tak seluruhnya bisa digunakan untuk membangun.

”Banyak yang salah persepsi dengan tax amnesty, seakanakan jika dana Rp2.000 triliun masuk Indonesia, itu bisa digunakan untuk membangun. Padahal tidak, yang masuk ke kas negara yang merupakan bagian pengampunannya hanya sekitar 2%-4% atau sekitar Rp40 -60 triliun,” kata HT saat menjadi pembicara utama pada seminar bertajuk ”Tax Amnesty, Peluang atau Ancaman” di BTC Fashion Mall, Kota Bandung, kemarin.

HT mengingatkan betapa besar peran pajak sebagai bahan bakar pembangunan. Sekitar dua pertiga kebutuhan pembangunan dibiayai oleh pajak. Pemerintah, kata HT, seharusnya memperbesar basis pajak. Salah satu caranya adalah mendorong masyarakat menengah ke bawah untuk naik kelas. ”Tanpa mereka naik kelas, basis pembayar pajak tidak akan bertambah,” kata HT. HT mengatakan, minimnya kontribusi dari pajak tak lepas dari rendahnya persentase penopang pajak secara nasional.

Dari jumlah total penduduk Indonesia yang mencapai 200 juta penduduk, menurut dia, jumlah penopang pajak secara nasional hanya berkisar sekitar 1 juta orang. Hal tersebut tentunya memberikan efek ketimpangan yang cukup signifikan. ”Persoalan yang tidak disadari pemerintah kita sekarang dan dulu, pembayar pajak cuma sedikit, hanya sejuta lebih (objek pajak),” kata HT.

Dia menekankan pentingnya meningkatkan jumlah pemasukan dari sektor pajak. Sebab hal itu bisa dimaksimalkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam sudut pandang pemerintah, kata dia, kebijakan tax amnesty melalui RUU Pengampunan Pajak ditujukan untuk meningkatkan pemasukan pajak lebih banyak.

Meski begitu, dirinya mengakui penerapan kebijakan tersebut belum menjadi hasil akhir dan masih bisa berubah. ”Apakah kebijakan tax amnesty sebuah ancaman, ya kita tunggu saja keputusan akhirnya,” lanjut HT. Di depan ribuan peserta seminar, HT juga menuturkan Indonesia hanya akan berputarputar bila tak segera mengubah strategi ekonominya. Seharusnya Indonesia memberlakukan ekonomi kerakyatan.

Indonesia perlu membuat kebijakan yang berbeda untuk kelompok yang berbeda. Harus ada perlakuan khusus bagi masyarakat menengah ke bawah agar mereka bisa tumbuh lebih cepat. Di antaranya memberi kemudahan akses modal yang murah, pelatihan dan proteksi. Dengan begitu mereka bisa bertumbuh menjadi penggerak ekonomi.

”Membangun Indonesia harus membangun masyarakatnya, dari yang tidak produktif menjadi produktif,” katanya. Salah satu peserta seminar, Chandra Tambayong yang merupakan BOC Bandung Inti Graha (BIG) mengatakan, HT adalah sosok yang komplet. Tak hanya sebagai pengusaha sukses namun juga mampu memberikan pencerahan sebagai pendidik.

Konsolidasi Kader

Dalam kunjungan ke Bandung, HT juga menghadiri acara buka puasa bersama jajaran DPW Partai Perindo Jawa Barat. Pada kesempatan itu HT meminta seluruh kader Perindo bekerja serius dan selalu bekerja sama memperkuat organisasi partai. Selain itu kader juga diminta bekerja keras demi memperlihatkan citranya kepada publik.

Dia juga menyinggung pentingnya setiap DPD Perindo di Jawa Barat memiliki kantor yang representatif. DPP Perindo, menurut dia, siap membantu mewujudkan itu. Kegiatan buka puasa ini disambut antusias oleh ratusan kader Perindo se-Jawa Barat. Pada kesempatan itu HT juga memberikan santunan kepada puluhan anak yatim piatu.

heru muthahari