Edisi 12-06-2016
DPR Jamin Ruang KPU Tetap Besar


JAKARTA – DPR memastikan posisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap besar dalam proses konsultasi peraturan KPU (PKPU). Adanya kata ”mengikat” pada Pasal 9A revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disebut hanya untuk memastikan usulan Dewan bisa diperhatikan oleh penyelenggara pemilihan.

”Sama, semua seimbang. Begitu KPU tidak mau menyepakati hasil rapat ya tidak bisa kita hasilkan kesimpulan rapat,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Muhammad Lukman Edy saat menjadi pembicara diskusi Polemik Sindo Trijaya Radio ”Pertarungan Politik Pilkada” di Warung Daun Cikini, Jakarta, kemarin.

Lukman menjelaskan, DPR akan bersikap profesional apabila draf PKPU sudah dianggap cukup baik dan tidak ada masalah. Karena itu, DPR juga tidak akan memaksakan kehendaknya. Masih besarnya ruang bagi KPU antara lain tecermin pada pasal tentang pengaturan biaya transportasi, makan, dan hadiah. Pada Pasal 73 itu dibenarkan bila pasangan calon memberikan biaya transportasi, makan, dan hadiah ketika kampanye.

Menurut Lukman, pada saat rapat konsultasi akan dipaparkan hitungan dari KPU, DPR maupun pemerintah. Dia melanjutkan, munculnya aturan tersebut berkaca pada pilkada sebelumnya di mana KPU kerap tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diminta DPR. Sikap itu jelas menunjukkan rendahnya penghargaan atas proses rapat. ”Selama ini kan kita simpulkan rapat, KPU diam saja, di belakang diputuskan yang berbeda dengan hasil rapat.

Nah itu tidak ada harganya rapat,” kata dia. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay tetap pesimistis dengan independensi KPU apabila proses konsultasi masih menggunakan pendekatan ”mengikat” atas putusan rapat. Menurut dia, apa pun masukan atau usulan yang disampaikan KPU kepada Dewan tidak akan pernah ada nilainya jika Dewan tidak sepakat dan mempunyai penilaian lain.

”Itulah yang dimaksud independensinya jadi hilang,” kata Hadar. Dia menegaskan, dengan pandangan bahwa kedudukan KPU, DPR, dan pemerintah akan sama ketika membahas peraturan, besar kemungkinan pembahasan akan berjalan panjang ketika ditemukan adanya perbedaan pandangan.

Sementara di sisi lain KPU juga terikat pada jalannya tahapan yang harus segera dijalankan melalui peraturan yang dibahas. ”Kalau berdebat terus apa yang bisa disimpulkan? Akan lama nanti kalau begitu, kantidak selesai,” kata Hadar.

dian ramdhani