Edisi 28-06-2016
Mudik, ASN Dilarang Pakai Mobil Dinas


MEDAN - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut), Hasban Ritonga, mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut dan jajaran agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran 2016.

Hal ini menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No B.5388/01-13/ 06/2016 tertanggal 22 Juni 2016. “Sumut mengikut saja. Kalau memang sudah ada arahan seperti itu, dan sudah kami terima suratnya, kami bagikan ke satuan kerja dan ke kabupaten/ kota agar ASN tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik,” ungkap Hasban di Kantor Gubsu, Senin (27/6).

Saat disinggung soal sanksi yang diberikan kepada ASN yang mengabaikan imbauan tersebut, tentu akan ada sanksi yang diberikan. Sanksi bisa bersifat teguran dan juga sanksi administrasi. “Sanksi administrasi pun kalau terakumulasi berulang kali bisa kepada penundaan pangkat, degradasi jabatan, bahkan bisa saja masuk ke ranah pidana,” ujarnya.

Langkah konkret yang dilakukan untuk meniadakan penggunaan mobil dinas, salah satunya meletakkan mobil dinas di satuan kerja terkait. Hasban pun optimistis pengawasan terkait penggunaan mobil dinas ini dapat dilakukan. “Saya pikir tidak sulit. Siapa yang menggunakan mobil dinas itu pasti ketahuan. Dia akan diawasi oleh awak media, masyarakat, dan para anggota pejabat itu,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hasban juga mengimbau pejabat ASN menghindari persoalan gratifikasi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini telah diatur dalam peraturan gubernur (pergub). ASN dilarang menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya dengan nilai di atas dari Rp300.000. Hal senada dikatakan Asisten III Pemprov Sumut, HM Fitriyus. Surat KPK sudah diteruskan ke seluruh SKPD dan kepala daerah se-Sumut. “Kami berharap imbauan ini ditindaklanjuti,” ujarnya.

Larangan soal penggunaan mobil dinas ini sebelumnya digaungkan Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif. KPK mengimbau para pejabat dan PNS tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik. Pejabat tidak boleh mencampurkan urusan pribadi dengan publik. Senada, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi, juga sudah melarang PNS menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik Lebaran 2016.

Diketahui, larangan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan mudik telah diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja. Peraturan itu menyebutkan kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi.

Peraturan tersebut juga menegaskan penggunaan kendaraan dinas operasional pada hari kerja kantor dan di dalam kota. Kendaraan dinas bisa digunakan ke luar kota asalkan ada izin tertulis pemimpin instansi pemerintah atau pejabat terkait yang ditugaskan sesuai kompetensinya.

Pengamat kebijakan anggaran di Sumut, Elfenda Ananda, mengatakan, sebaiknya aturan tersebut dapat benar-benar dijalankan dan jangan hanya sekadar lip service. Pasalnya, aturan tersebut sudah lama ada, namun realisasinya tetap saja banyak ASN dan pejabat yang melanggar. “Karena itu harus ada pengawasan dan penindakan kepada ASN dan pejabat yang melanggar aturan itu,” tutur Elfenda.

lia anggia nasution


Berita Lainnya...