Edisi 30-06-2016
Lima Bupati Sepakati Danau Toba Zero KJA


MEDAN - Sebanyak lima dari tujuh bupati se-kawasan Danau Toba menyepakati larangan keberadaan keramba jaring apung (KJA) atau zero KJA.

Kelima kawasan tersebut Tapanuli Utara (Taput), Karo, Humbang Hasundutan (Humbahas), Samosir, dan Toba Samosir. Sementara dua daerah lainnya yakni Simalungun dan Dairi, kepala daerahnya tidak menghadiri pertemuan yang membahas persoalan Danau Toba bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Pemrovsu, Hasban Ritonga, Selasa (28/6).

“Kelima kabupaten kawasan dan dua hilir yakni Asahan dan Tanjungbalai hadir dan mereka sepakat dengan zero KJA. Sebab, salah satu penyumbang pencemaran air di Danau Toba itu akibat keberadaan KJA,” ujar Hasban Ritonga, kemarin. Meskipun nanti keberadaan Danau Toba bersih dari KJA, pemerintah tetap bertanggung jawab khusus terkait keberlanjutan mata pencarian masyarakat yang selama ini mengandalkan budidaya ikan KJA.”Mata pencarian mereka selanjutnya seperti apa pastilah harus kita pikirkan. Tetap ada penanganan dan solusilah yang diambil,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut dirinya meminta pemerintah daerah bergandeng tangan mendukung program pemerintah pusat yang ingin menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia. Apalagi pemerintah pusat telah menunjukkan keseriusannya dalam mendorong pariwisata Danau Toba sehingga lebih maju lagi pada masa-masa mendatang. Dana yang dikucurkan dari pusat untuk Danau Toba ini sangat besar. Pemerintah pusat sangat bersungguh-sungguh.

Jadi, kata dia, pemerintah daerah harus menyambut dengan semangat tinggi. Dalam kesempatan itu Hasban juga mengatakan keseriusan pemerintah mengembangkan obyek wisata Danau Toba dengan tidak mengabaikan kelestarian alamnya sekitar. Bahkan, pemerintah telah merencanakan untuk “mengimpor” ikan pora-pora atau yang juga disebut bilih dari Danau Singkarak, Sumatera Barat.

“Habitat ikan pora-pora semakin berkurang akibat dampak tercemarnya lingkungan Danau Toba. Oleh pemerintah daerah dalam hal ini dibantu Kodam I/BB akan menjemput ikan pora-pora dari Sumatera Barat dan akan kita tabur secara besar-besaran,” ucapnya. Sebelum penaburan ikan pora-pora secara besarbesaran tentunya langkah awal yang perlu diambil pemerintah adalah memastikan air Danau Toba tidak lagi tercemar.

Pengamat lingkungan, Jaya Arjuna, mengapresiasi keinginan kepala daerah se-kawasan Danau Toba yang setuju meniadakan KJA dan mendukung penuh program pengembangan wisata. Menurut Jaya, pengembangan wisata nantinya lebih berdampak positif kepada masyarakat sekitar dibandingkan menjadi pembudidaya ikan KJA.

“Dari segi ekonomis rupanya kami lihat selama ini pembudidayaan ikan KJA itu belum mengangkat kesejahteraan masyarakat di sana. Malah setahu saya membuat danau tercemar. Air tidak bisa dipakai mandi. Itu belum lagi peristiwa matinya ikan, itu kan malah merugikan mereka,”ujar Jaya.

Dikatakan Jaya, sudah sepantasnya masyarakat mendukung pengembangan pariwisata namun tetap menjaga kelestarian alam sekitarnya. Selain itu pemerintah juga tidak boleh lepas tangan terhadap mata pencarian masyarakat yang selama ini mengandalkan KJA.

Disinggung soal rencana pemerintah akan memboyong ikan pora-pora dari Sumatera Barat, menurut Jaya hal tersebut tidak perlu dilakukan. Pemerintah lebih fokus pada pengembangan wisata dan bagaimana mengembalikan kelesta rian air Danau Toba.

Daerah Dukung Penghapusan Keramba

Humas dan Keprotokolan Pemkab Humbahas, Osborn Siahaan, mengatakan,selama ini sudah melakukan pola penataan KJA yang nantinya berujung pada pola penertiban. Bahkan, Pemkab Humbahas sudah menyosialisasikan tentang bahaya dan kerugian menggunakan KJA.

Bukan itu saja, sebagai solusi menghentikan usaha budidaya ikan melalui KJA juga sudah ditawarkan kepada warga dengan memberikan pelatihan dan pengembangan ekonomi sebagai konversi dari usaha yang dilakukan warga saat ini. “Kami memang mendukung itu, tetapi tidak boleh hanya Humbahas yang menertibkan keramba, sedangkan kabupaten lain tidak. Jadi, jika memang sudah sepaham dan sepakat, kami akan segera mengambil tindakan yang tidak merugikan berbagai elemen,” ujarnya.

Hal yang sama juga dilakukan Pemkab Tapunuli Utara (Taput). Bupati Taput, Nikson Nababan, kepada KORAN SINDO MEDAN mengatakan, telah mengeluarkan larangan penggunaan Danau Toba untuk KJA. Saat ini kawasan perairan Danau Toba di Taput yang terletak di kawasan Muara dan sekeliling Pulau Sibandang telah dibebaskan dari penggunaan jaring apung atau keramba.

“Sejak 2014 telah melakukan sosialisasi kepada warga dan sudah melakukan pembersihan. Kami berharap tahun ini kawasan Danau Toba Taput sudah bebas dari penggunaan penangkaran ikan tersebut. Jadi diharapkan semua jadi bersih,” katanya.

lia anggia nasution/ baringin lumban gaol

Berita Lainnya...