Edisi 30-06-2016
Pemda Bisa Usulkan Perda Dikaji Lagi


MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) meminta kepala daerah di 33 kabupaten/kota di Sumut agar segera mengirimkan surat keberatan atas pembatalan peraturan daerah (perda) yang sudah diumumkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut, Sulaiman Hasibuan, menuturkan, hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi dengan kepala bagian hukum di kabupaten/kota wilayah Sumut, Rabu (29/6). Surat keberatan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti ke Kemendagri agar dapat diproses. Selanjutnya akan dicari solusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang terkoreksi akibat kebijakan pembatalan perda.

“Dalam pertemuan itu kami sosialisasikan soal pembatalan perda yang dilakukan Kemendagri. Sebab selama ini ada kesimpangsiuran pemahaman dari bupati/wali kota juga masyarakat sehubungan dengan kebijakan itu,” ungkap Sulaiman di Medan, kemarin. Sosialisasi ini dilakukan karena tidak semua perda yang dibatalkan itu tidak diberlakukan lagi, melainkan hanya sebagian bab dan ayat saja yang dibatalkan.

Sebab, aturan mengenai pajak dan retribusi dalam perda itu sudah lebih dulu dibatalkan Mahkamah Agung (MA) ataupun Mahkamah Konstitusi( MK) lewat pencabutan undang-undang. “Jadi, karena diumumkan Mendagri yang dibatalkan itu perda, seolah-olah itu keseluruhan perdanya. Padahal itu hanya ada beberapa ayat dan pasalnya saja yang dicabut karena dianggap menghambat investasi industri usaha, memperpanjang birokrasi, menentang aturan yang lebih tinggi, dan sudah ada keputusan dari MK atau MA,” paparnya.

Sulaiman mencontohkan pengurusan izin gangguan usaha (HO) dan izin mendirikan bangunan (IMB) yang sudah jelas ada aturan tidak membolehkan izin tersebut dikutip lebih dari sekali. Sebab, izin tersebut hanya boleh dikutip sekali pada saat awal pengurusan. Kecuali seperti bangunan yang berubah bentuk, IMB-nya harus direvisi ataupun diurus kembali. Begitu juga dengan pengutipan dana pihak ketiga yang tidak ada dasar hukumnya.

Namun, di beberapa daerah ada yang melakukan pengutipan pihak ketiga. Ini menjadi beban dan menimbulkan biaya tinggi bagi pengusaha karena tidak berkaitan dengan biaya produksi sedangkan perusahaan sudah membayar pajak dan kewajibannya. Bagi kepala daerah yang keberatan terhadap perda yang dibatalkan, diminta segera mengusulkan dalam bentuk surat kepada Pemprov Sumut.

Pemprov Sumut segera menindaklanjuti ke Mendagri dalam rapat koordinasi di Padang, Juli mendatang. Surat harus disertai alasan hukum dan pertimbangan daerah mengajukan keberatan pembatalan perda. Selain itu, kepala daerah harus memberikan hitungan terkait jumlah PAD yang telah terkoreksi.

Gubernur Sumut juga akan mengeluarkan surat keputusan terkait penghentian pengutipan pajak dan retribusi yang termasuk dalam perda yang telah dibatalkan. Sebab dengan pembatalan itu, pengutipan menjadi ilegal. Setelah pemerintah kabupaten/ kota menghentikan pengutipan, juga harus dilaporkan kepada Pemprov Sumut dan Mendagri.

“Dalam surat keputusan gubernur Sumut nanti juga meminta kepala daerah mengajukan program legislasi daerah (Prolegda) untuk merevisi perda yang sudah dibatalkan pada 2017,” paparnya. Kepala Bagian Hukum Pemko Medan, Sulaiman Harahap mengatakan, segera menggelar rapat terkait.

Salah satunya dengan Dinas Pendapatan karena penghapusan perda terkait dengan pajak dan retribusi. “Setelah ada masukan dari instansi terkait, barulah nanti kami kirimkan surat kepada Pemprov Sumut,” kata Sulaiman Harahap.

lia anggia nasution

Berita Lainnya...