Edisi 30-06-2016
Pemprov Tak Siap Hadapi Inalum


MEDAN - Keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menagih pajak air permukaan (PAP) kepada PT Industri Aluminium (Inalum) patut dipertanyakan. Buktinya dari tiga kali persidangan banding di Pengadilan Pajak, tidak ada yang hadir perwakilan Pemprovsu.

Proses banding peradilan pajak yangdiajukanPTInaluminisudah berjalan tiga kali persidangan. Sidangpertamapada 29Mei2016 dan sidang kedua pada 14 Juni 2016, tidak dihadiri pihak Pemprovsu. Kemudian pada sidang ketiga berlangsung kemarin, pihak Pemprovsu baru datang. “Ya memang begitu. Sudah tiga kali sidang. Sidang pertama dan kedua, pihak Pemprovsu tak datang,” kata Sekretaris PT Inalum, Ricky Gunawan saat dikonfirmasi mengenai persidangan tersebut.

Dia mengaku tidak tahu apa yang menjadi penyebab Pemprovsu tak hadir. Tapi karena satu pihak tak hadir, proses persidangan menjadi lamban. “Seharusnya persidangan pertama sudah pemeriksaan persyaratan formal gugatan. Kemudian sekarang sudah masuk ke materi. Tapi, ya karena tak hadir dua kali, jadinya masih pemeriksaan syarat gugatan,” kata Ricky.

Ricky mengatakan, pihaknya tetap optimistis bisa memenangkan proses peradilan pajak tersebut. Sebab PT Inalum memiliki argumentasi hukum lengkap dan kuat. “Kalau ditanya ya harus optimistis. Pemprovsu juga pasti bilang optimis menang kalau ditanya,” ungkapnya. Persoalan PAP ini menjadi pembahasan Direktur Utama PT Inalum, Winardi, saat acara berbuka puasa bersama dengan jajaran media di Medan, Selasa (28/6).

Menurut Winardi, saat ini PT Inalum memang mengajukan proses banding di Pengadilan Pajak. Banding ini karena penetapan harga dasar air yang digunakan PLTA ditagih Pemprovsu berdasarkan tarif industri progresif dengan satuan rupiah per meter kubik.

“PAP dengan hitungan Pemprovsu ini sangat memberatkan keuangan perusahaan. Dan dirasakan tidak memenuhi asas keadilan. Selain itu, sampai saat ini belum ada regulasi mengatur PAP bagi pemanfaatan air untuk pembangkitan listrik yang digunakan sendiri. Maka itu kami banding untuk mendapatkan keadilan,” kata Winardi.

Saat ini, kata dia, sesuai ketentuan banding pajak, PT Inalum sudah membayar 50% dari total tagihan PAP pada Pemprovsu atau sekitar Rp445 miliar. “Kami berharap Pengadilan Pajak nanti memutuskan sesuai dengan asas keadilan, wajar, mempertimbangkan kesinambungan operasional perusahaan, dan ramah pada investor,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut, Hanafiah Harahap, mengaku terkejut dengan ketidakhadiran Pemprovsu di Pengadilan Pajak. “Kami prihatin. Sangat prihatin Pemprovsu tak datang ke pengadilan. Ini menunjukkan Pemprovsu tak siap. Ini bisa merugikan masyarakat Sumut,” kata Hanafiah. Kondisi seperti ini berbahaya untuk Pemprovsu. “Kami akan minta penjelasan Sekdaprovsu mengenai hal ini. Apa memang sistem kerja di Pemprovsu ini tidak bagus sehingga menghadiri sidang saja tak bisa,” ucapnya.

Sekretaris Komisi C DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan menambahkan, ketidakhadiran Pemprovsu ini menunjukkan bahwa tak ada keseriusan. Jika proses peradilan dilewati dengan cara seperti ini, Pemprovsu akan kalah.

“Kita ini sudah diajak bertarung, argumentasi hukum harus kuat, ini malah tak datang. Kalau sampai kalah, Sumut terancam berutang. Karena Inalum sudah menyetor Rp445 miliar lebih ke kas daerah sebagai syarat mengajukan banding,” ungkapnya.

fakhrur rozi

Berita Lainnya...