Edisi 30-06-2016
Wali Kota Larang Pejabat Terima Parsel


PADANGSIDIMPUAN – Wali Kota Padangsidimpuan, Andar Amin Harahap, melarang pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Salak untuk menerima parsel, terutama menjelang Lebaran.

Tindakan itu dilakukan untuk mencegah adanya tindakan yang mengarah ke unsur korupsi kolusi nepotisme (KKN). “Saya imbau kepada seluruh pejabat agar tidak menerima parsel dari siapa pun. Ini untuk menghindari agar tidak terjadi pandangan negatif dari masyarakat,” ungkapnya kepada wartawanketika ditemui di kantornya, Rabu (29/6).

Andar juga meminta para pejabat dilarang memberikan parsel, karena dikhawatirkan akan menimbulkan efek negatif. “Memberi juga tidak diperbolehkan, karena hukumnya sama,” tutur alumni IPDN itu. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran, Andar sudah membuat surat edaran yang akan disampaikan ke seluruh kantor SKPD di Pemko Padangsidimpuan.

Apabila ada pejabat yang ketahuan menerima atau memberi parsel, akan langsung diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. “Saya sudah membuat surat edaran, untuk mengantisipasinya. Siapa pun pejabatnya, apabila menerima atau memberi parsel, akan dikenakan sanksi,” ujarnya. Wali kota pun menegaskan, tidak akan menerima dan memberi parsel.

Terpisah, Ketua DPRD Padangsidimpuan, Taty Ariani Tambunan, juga mengimbau kepada seluruh anggota DPRD Padangsidimpuan agar tidak menerima parsel dari siapa pun. Menurut dia, imbauan itu bertujuan mengantisipasi adanya anggapan masyarakat dan keterikatan antara yang memberi dan menerima. “Saya tidak bisa memberikan sanksi, makanya saya hanya bisa mengimbau agar tidak menerima parsel,” ujarnya.

zia ul haq nasution

Berita Lainnya...