Edisi 30-06-2016
Dinkes Tak Bisa Jamin Keaslian Vaksin


MOJOKERTO– Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mojokerto tidak berani menjamin keaslian vaksin yang beredar di wilayahnya. Terutama vaksin yang bukan berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Namun sebaliknya, Dinkes menjamin keaslian sejumlah jenis vaksin yang didistribusikan dari program Kemenkes. Kepala Dinkes Kota Mojokerto Christiana Wahyu Indah Wahyu mengungkapkan, vaksin yang beredar di Kota Mojokerto tidak hanya berasal dari program Kemenkes.

Vaksin jenis inilah yang tidak bisa dijamin keasliannya. Karena pihaknya tidak ikut melakukan distribusi atas vaksin non-Kemenkes tersebut. “Kami tidak ikut distribusinya dan pemantauannya. Kalau yang dari program Kemenkes, kami bisa jamin keasliannya,” kata Indah saat melakukan inspeksi mendadak di RS Gatoel kemarin. Indah menyebut, vaksin yang berasal dari program Kemenkes memiliki jalur distribusi yang jelas.

Setelah didapat dari Dinkes Provinsi Jawa Timur, pihaknya menyimpan dan mendistribusikannya kepada sejumlah rumah sakit negeri maupun swasta, klinik, bidan, maupun posyandu mandiri.

Sementara untuk vaksin di luar program Kemenkes, pihaknya tidak mengetahui jalur distribusinya. “Kalau yang dari Kemenkes kami jamin asli dan tidak ada vaksin palsu,” ujar Indah.

Indah menyebut, selain menjamin keaslian vaksin dari program Kemenkes, vaksin jenis ini juga ditangani secara standar, salah satunya dari segi penyimpanan dan tanggal kedaluwarsa.

Sebelum didistribusikan, vaksin-vaksin tersebut diteliti terlebih dahulu untuk memastikan keamanannya jika dipakai. “Suhu penyimpanan juga sesuai standar.

Setiap tiga bulan kami cek dan minta laporan dari rumah sakit, klinik, bidan atau posyandu mandiri yang menggunakannya,” tuturnya. Sejauh ini pihaknya masih belum menemukan vaksin dari luar seperti yang ditemukan di sejumlah daerah itu.

Meski ia sendiri mengaku, vaksin palsu atau tidak bisa dilihat secara kasat mata. Namun, untuk menilai keaslian vaksin bisa dilihat dari kemasan dan tanggal pembuatannya, yakni dua digit terakhir di kemasan tersebut menjelaskan tentang tahun.

“Ini akan kita pantau jika ada vaksin dari luar program Kemenkes,” pungkasnya. Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik meminta Dinkes bertindak kooperatif untuk memastikan jika di wilayahnya bebas vaksin palsu.

Dinkes, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, seharusnya tidak hanya memantau distribusi vaksin dari program Kemenkes. Karena menurutnya, tidak menutup kemungkinan ada vaksin yang berasal dari luar program Kemenkes.

“Dua sumber vaksin itu harus dipantau,” kata Junaedi. Dia meminta Dinkes bergerak cepat memantau vaksin yang beredar di rumah sakit, baik negeri maupun swasta, klinik, bidan, dan posyandu mandiri.

Dengan langkah ini, masyarakat akan lega dan tak takut untuk memberikan vaksin kepada anak-anak. “Butuh kepastian soal ini agar masyarakat tidak waswas.

Ini berhubungan dengan nyawa dan Dinkes harus segera memberikan data yang pasti, terutama soal ada tidaknya vaksin palsu yang sedang ramai diberitakan saat ini,” tukasnya.

Ke depan dia juga meminta Dinkes melakukan pendataan peredaran vaksin di wilayahnya, baik yang berasal dari program Kemenkes maupun non- Kemenkes.

Langkah itu dianggap penting agar ada deteksi dini jika vaksin palsu masuk wilayah yang terdiri dari tiga kecamatan itu. “Kami minta agar ini menjadi atensi Dinkes. Distribusi semua jenis vaksin dari berbagai sumber harus jelas,” pungkasnya.

Kabupaten Malang Bebas Vaksin Palsu

Terpisah, Dinkes Kabupaten Malang memastikan anak di bawah lima tahun (balita) yang telah mendapat imunisasi pada Pekan Imunisasi Nasional belum lama ini bebas bahaya vaksin palsu.

Kadinkes Kabupaten Malang Abdurrachman menjamin, hampir tidak ada vaksin palsu yang lolos masuk ke Kabupaten Malang. Kepastian ini berdasarkan proses baku penerimaan vaksin yang masuk.

Sebelum tiba di daerah, telah melalui pemeriksaan secara ketat di Dinkes Provinsi. Dengan pengetatan ini, Abdurrachman sangat meyakini tidak ada vaksin palsu, termasuk saat pelaksanaan imunisasi.

“Saat pelaksanaan imunisasi, semua vaksin yang dikirim diteliti secara saksama melalui Dinkes Provinsi dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan,” katanya kemarin.

Menurutnya, saat isu vaksin palsu merebak, pihaknya langsung mengirim surat kepada seluruh puskesmas di Kabupaten Malang.

Dalam surat tersebut, Dinkes meminta seluruh dokter dan perawat maupun bidan yang bertugas di puskesmas agar meneliti dan mencermati seluruh distribusi obat yang diterima.

Hal ini bertujuan menghindari lolosnya obatobat yang membahayakan kesehatan.

tritus julan/yosef naiobe


Berita Lainnya...