Edisi 30-06-2016
Pembongkaran Brandgang Lelet


SURABAYA – Normalisasi brandgang atau lorong saluran air oleh Pemkot Surabaya berjalan lamban.

Dari 1.061 brandgang yang mayoritas berlokasi di wilayah pusat kota, tidak lebih dari 10% yang berhasil dinormalkan. Dalam setahun, paling banyak Pemkot berhasil menormalkan 3-5 brandgang saja. Ancaman tuntutan jalur hukum oleh pemilik bangunan di atas brandgang maupun kelengkapan dokumen oleh Pemkot menjadi alasan lambannya proses normalisasi. Keberadaan brandgang bahkan sempat disewakan Pemkot Surabaya dan retribusinya masuk kas daerah (kasda).

Sejak berlakunya Undang-Undang 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diberlakukan per 2012, sewa tidak diperpanjang. Undang-undang tersebut melarang Pemkot menyewakan tanah sempadan jalan atau saluran, termasuk brandgang.

Penyewaan brandgang oleh Pemkot sempat menjadi catatan sekaligus terbitnya peringatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk tahun ini, Pemkot baru kemarin membongkar bangunan di atas brandgang di belakang bangunan, Jalan Raya Biliton persil 23 yang tembus ke Jalan Nias.

Lahan brandgang tersebut difungsikan sebagai lahan parkir mobil bagi karyawan perkantoran di gedung Graha SA Jalan Gubeng. Kendaraan karyawan atau tamu masuk melalui akses masuk gedung, belok ke kanan dan parkir di lahan brandgang dengan fungsi sebagai saluran air.

Kepala Satpol Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, pembongkaran brandgang ini wujud keadilan. Tidak hanya bangunan liar di atas brandgang yang ditempati warga tempat tinggal tidak tetap (T-4), tetapi juga bangunan rumah elite, perkantoran, tempat usaha yang dibongkar.

”Brandgang kami bongkar bertahap. Di Jalan Tanjung Anom, Embong Tanjung, Biliton sudah dilaksanakan. Termasuk bangunan Mirota (pusat batik) Jalan Sulawesi sudah dilakukan normalisasi sungai.

Cuma di atasnya ada jembatan (untuk menuju bangunan yang belakang),” kata Irvan ditemui di lokasi pembongkaran brandgang Jalan Biliton kemarin. Mantan Kabag Pemerintahan dan Otoda ini mengaku normalisasi brandgang tidak bisa cepat.

Alasannya, verifikasi dan pengiriman surat ke pemilik lahan perlu dilakukan. Ini supaya tidak memunculkan masalah hukum terkait gugatan pemilik bangunan yang sebelumnya sewa.

”Seperti dengan pihak Graha SA hari ini (kemarin). Kalau tidak hati-hati, dokumen administrasinya lengkap, kita bisa digugat. Ini saja sebelumnya pihak pemkot sempat beradu argumen dengan pihak Graha SA,” urainya.

Sementara itu, pembongkaran bangunan di atas brandgang Jalan Biliton, petugas Pemkot sempat bersitegang dengan dua orang yang bernama Novi serta Yuli, orang kepercayaan pihak Graha SA.

Pihak Graha SA meminta pembongkaran dilakukan dari persil 23, bukan dari sisi Jalan Nias agar tidak mengganggu karyawan perkantoran yang menyewa Graha SA. Setelah perwakilan Graha SA meninggalkan lokasi, pihak pemkot menggelar rapat kecil.

Dalam rapat itu terdengar pembicaraan bahwa perintah pembongkaran brandgang ini langsung dari Wali Kota Tri Rismaharini secara lisan, bukan tertulis.

Kabid Perancangan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Ganjar Siswo Pramono menambahkan, pembongkaran untuk normalisasi fungsi brandgang, baik sebagai jalur evakuasi dan pemadaman kebakaran di bawah Dinas Kebakaran maupun sebagai saluran air di bawah kewenangan DPUMBP.

”Ini aset kami (Pemkot) akan dinormalkan kembali,” kata Ganjar. Kabid Pengembangan Kapasitas SDM satpol PP Denny Christophel menambahkan, pihaknya sebatas membongkar tembok di atas brandgang yang harusnya terhubung antara Jalan Nias dengan Gubeng.

”Kita buka dulu temboknya,” tandas Denny. Anggota Komisi C DPRD Surabaya Moch Machmud menilai upaya pemkot dalam normalisasi brandgang lamban.

”Kok lamban, ini ada apa? Janganjangan ada kongkalikong antara pemilik bangunan di atas brandgang dengan oknum pemkot,” kata Machmud.

soeprayitno




Berita Lainnya...