Edisi 30-06-2016
Pemkot Sulit Pertahankan Terminal Bungurasih


SURABAYA – Upaya Pemkot Surabaya untuk mempertahankan Terminal Purabaya Bungurasih tampaknya akan sia-sia.

Pasalnya, pemerintah pusat tetap akan mengambil alih kewenangan pengelolaan terminal tipe A tersebut. Akhir 2016 nanti adalah batas akhir penyerahan terminal super sibuk yang berlokasi di Sidoarjo tersebut.

Penegasan tersebut juga pernah disampaikan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan beberapa waktu lalu. Menurutnya, pengalihan kewenangan terminal tipe A oleh pemerintah pusat tidak bisa dianulir.

Ini karena aturan tersebut adalah amanat Undang- Undang (UU) No23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Jonan juga menyampaikan bahwa penataan terminal menjadi salah satu alasan utama. Sebab, selama ini pengelolaan terminal masih belum baik.

Terutama menyangkut ketertiban dan pelayanannya. Semua masih kalah dengan stasiun. Atas kondisi ini, Pemkot Surabaya hanya bisa pasrah. Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengaku tidak bisa berbuat apaapa atas rencana tersebut. Sekalipun sejatinya berat untuk melaksanakannya.

”Terus terang ya merasa berat untuk melepas. Tetapi undangundang telah mengamanatkan demikian.

Kabupaten/kota hanya dapat mengelola terminal tipe C sedangan terminal tipe B itu dikelola pemerintah provinsi (pemprov) dan terminal tipe A dikelola pemerintah pusat,” terangnya.

Adi mengatakan, sebenarnya Pemkot Surabaya punya skema strategis yang lebih besar. Misalnya dengan melengkapi terminal dengan area publik sehingga bukan sekadar terminal.

Untuk membuat konsep tersebut, beberapa bagian terminal sudah mulai dibangun. ”Tetapi, seluruh rancang bangun yang disiapkan dan dijalankan kini menjadi terhenti.

Sebab, mengikuti UU jadi kita tidak berkutik mengenai Terminal Purabaya,” tandasnya. Berbeda dengan Adi Sutarwijono, Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Edi Rachmad mengaku tidak masalah atas peralihan kewenangan tersebut.

Apalagi misi pengalihan tersebut dalam rangka penataan. ”Toh semua sudah ada dasar hukumnya. Apalagi yang mau diperdebatkan. Daripada berselisih terus dengan Sidoarjo.

Pengalihan ini justru lebih bagus,” tukas politikus Hanura ini. Sementara itu, terkait rencana pengalihan tersebut, Komisi C DPRD Surabaya akan memangkas alokasi anggaran Terminal Purabaya yang kini ada di Dinas Perhubungan (Dishub).

Sebab, begitu beralih pengelolaan maka tidak mungkin lagi bagi Pemkot Surabaya untuk mengucurkan pendanaan. ”Detil nominalnya memang belum ada.

Sebab, KUA/PPAS untuk APBD 2017 juga belum ada. Tetapi kalau benar beralih ya pasti akan kita pangkas. Anggaran akan dialihkan untuk sektor lain,” tegas Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius.

Dia mengakui bahwa pengalihan kewenangan atas terminal tipe A tersebut akan membawa kerugian besar bagi Pemkot Surabaya, terutama dari sisi pendapatan.

Lebih dari itu, dirinya juga tidak yakin bahwa pengelolaan terminal akan jauh lebih baik ketika berada di bawah kendali pusat. ”Jujur kami tidak habis pikir atas konsep ini,” pungkasnya.

ihya’ ulumuddin

Berita Lainnya...